PEKANBARU, AmiraRiau.com- Ribuan petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resah menyusul kemerosotan tajam harga komoditas kelapa di tingkat produsen.
Anggota DPRD Provinsi Riau asal Daerah Pemilihan (Dapil) Inhil, Andi Darma Taufik, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama konsorsium perusahaan pembeli untuk melahirkan regulasi penetapan standar harga kelapa secara adil dan objektif.
Anjloknya harga dari kisaran normal Rp7.000 per kilogram menjadi hanya Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram dinilai menghancurkan daya beli masyarakat pesisir yang mayoritas menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa.
"Penurunan harga kelapa di Inhil ini sangat luar biasa dan ekstrem. Dari yang biasanya Rp7.000, kini hanya dihargai Rp1.800 per kilogram. Kita minta Pemprov Riau dan perusahaan pembeli bersinergi menentukan acuan harga adil agar masyarakat tidak resah," tegas Andi Darma Taufik di Pekanbaru, Senin (27/7/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, fluktuasi harga yang ditetapkan sepihak oleh korporasi pembeli menempatkan posisi tawar petani lokal sangat lemah.
Penurunan harga terjadi secara berkala puluhan hingga ratusan rupiah setiap hari tanpa mekanisme kalkulasi transparan yang mempertimbangkan tingginya biaya produksi, perawatan, hingga distribusi hasil panen.
Ia menekankan bahwa penyelamatan komoditas kelapa merupakan agenda krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengingat Kabupaten Inhil memegang predikat sebagai salah satu lumbung kelapa terbesar di Riau bahkan Indonesia.
"Biaya produksi kelapa ini tinggi. Tanpa adanya penetapan harga standar resmi dari pemerintah, masyarakat hanya bisa pasrah menerima fluktuasi sepihak dari perusahaan," pungkas legislator asal Negeri Seribu Parit tersebut.***
