JAKARTA, AmiraRiau.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Idham Holik menegaskan bahwa KPU akan tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 27 November 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal ini disampaikan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilkada serentak 2024 mesti digelar sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024. Idham menyebutkan, ketentuan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Serentak Nasional.
“Hal demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku,” kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Idham tidak mau berkomentar lebih lanjut ketika ditanya soal wacana pemerintah merevisi UU Pilkada demi mempercepat waktu pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi sebelum November 2024.
Alasannya, KPU adalah pelaksana undang-undang sedangkan pembentukan aturan merupakan wewenang dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut dan yang terpenting saat ini adalah kami mengefektifkan pelaksanaan penyelengaraan tahapan pilkada serentak,” ujar Idham, saat dilansir kompas.com.
Diberitakan sebelumnya, MK melarang jadwal Pilkada serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Pasal tersebut menjelaskan, ‘Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024’.
“Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten,” kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
Daniel mengungkapkan, Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada serentak 2024 dengan tahapan pemilu 2024 yang belum selesai. “Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak,” tuturnya.***
