PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memaparkan berbagai upaya dalam rangka melakukan pemerataan pada sektor pendidikan. Hal ini ia lakukan untuk menciptakan generasi di Riau agar lebih unggul.
Satu di antara upaya yang dilakukan Gubri Syamsuar, yaitu dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) kepada setiap SMA/SMK/SLB negeri di kabupaten/kota. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati sekolah secara gratis.
“Dalam rangka memastikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama di Riau. Pemerintah Provinsi Riau memiliki dana bantuan operasional sekolah daerah yang efektif berjalan mulai tahun 2020 sehingga siswa pada jenjang SMA/SMK/SLB Negeri dapat bersekolah gratis,” ujar Gubri Syamsuar saat acara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2023 di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (02/05/2023).
Dijelaskan dia, bahwa pihaknya membantu meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Nilai biaya per peserta didik per tahunnya sebesar Rp1.500.000,00 untuk jenjang SMA Negeri, Rp1.600.000,00 untuk jenjang SMK Negeri, Rp1.400.000,00 untuk jenjang SLB Negeri.
“Di mana terdapat uang pokok lembaga pada satuan pendidikan negeri yang jumlah siswanya tidak mencapai 200 siswa sebesar Rp100 juta sampai dengan Rp200 juta sebagai dana tambahan dalam bentuk hibah,” jelasnya.
Diungkapkan, dana BOSDA telah diberikan kepada 448 satuan pendidikan negeri dan 362 untuk satuan pendidikan swasta dengan total anggaran sebesar lebih dari 350 milyar rupiah setiap tahunnya.
Selain dana BOSDA, Pemprov Riau juga memberikan bantuan siswa miskin dan bantuan siswa komunitas adat terpencil. Program ini sebagai satu di antara upaya untuk meminimalisir kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau.
“Bantuan tersebut juga efektif berjalan mulai Tahun 2020, di mana siswa yang tidak mampu berdasarkan hasil seleksi mendapatkan bantuan sebesar Rp1.100.000 per siswa per tahunnya. Bantuan tersebut dapat digunakan siswa untuk belanja kebutuhan sekolah seperti pakaian seragam, sepatu, tas dan peralatan sekolah lainnya,” ungkap Gubri Syamsuar sebagaimana dikutip dari Mediacenter Riau.
Orang nomor satu di Provinsi Riau ini menerangkan, siswa penerima meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2020 berjumlah 1.530 siswa. Hingga tahun 2023 ini akan diberikan kepada 4.450 siswa terdiri dari 4.250. Bagi bantuan siswa miskin dan 200 bagi bantuan siswa komunitas adat terpencil dengan Anggaran sebesar lebih dari Rp4,8 Milyar.
“Ini merupakan sebagai salah satu kebijakan dalam menghadirkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau khususnya jenjang sekolah menengah atas,” terangnya.
Selain itu, Gubri Syamsuar menuturkan, bahwa Pemprov Riau telah memiliki sarana SMA Terbuka yang hingga tahun 2023 telah diselenggarakan di 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak.
“Pada awal mula tahun 2019 hanya tercapat 4 SMA penyelenggara hingga tahun 2023 ini sudah mencapai 39 SMA penyelenggara dan telah menampung 1.319 siswa yang tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar secara reguler pada SMA induk,” tuturnya.
Lebih lanjut Gubri menyampaikan, diselenggarakannya SMA terbuka itu dengan beberapa penyebab di antaranya lokasi sekolah yang terlalu jauh dari tempat tinggal siswa dan faktor ekonomi. Baik atas tidak mampunya orang tua dalam membiayai kebutuhan siswa, maupun keharusan siswa tersebut dalam membantu mencari nafkah akibat keterbatasan orang tuanya.
Untuk Guru dan Siswa Berprestasi
Selain itu, Gubernur Riau Syamsuar memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada masyarakat di “Bumi Lancang Kuning”. Hal ini terbukti dengan sejumlah progam bantuan diberikan untuk guru dan siswa berprestasi.
Tidak hanya fokus pada jenjang SMA/SMK dan SLB yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga memperhatikan kebutuhan pada jenjang pendidikan dasar. Di antaranya adalah bantuan keuangan untuk guru bantu yang bertugas di jenjang pendidikan dasar di kabupaten/kota se Provinsi Riau.
“Bantuan dimulai pada tahun 2017 dengan jumlah 5.776 guru, hingga tahun 2023 menjadi sejumlah 3.196 guru dengan anggaran 76 milyar rupiah per tahun. Jumlah guru bantu setiap tahun akan terus menurun seiring beralih statusnya guru tersebut menjadi ASN ataupun PPPK,” kata Gubri Syamsuar saat acara peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2023 di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (02/05/2023).
Gubernur Syamsuar jelaskan, bantuan ini bukan hanya untuk guru bantu saja. Namun, pihaknya juga telah memberikan bantuan kepada 141 guru yang mengabdi pada 56 kelompok belajar.
“Pemprov Riau juga membantu 141 guru pada 56 kelompok belajar yang terdapat di kabupaten/kota se Provinsi Riau. Yang dimana sekolah kelompok belajar tersebut menampung 1.314 siswa,” jelasnya.
Mantan Bupati Siak dua periode ini menerangkan, pada jenjang perguruan tinggi Pemprov Riau telah memberikan beasiswa yang meningkat setiap tahunnya.
Terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan beasiswa melalui APBD Riau sebesar 241 Milyar dengan jumlah penerima 18.605 orang.
“Adapun untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggaran beasiswa sebesar 100 milyar rupiah, untuk penerima berjumlah 7.553 orang,” terangnya.
Sementara itu, Pemprov Riau ada juga memberikan hadiah apresiasi untuk pelajar berprestasi di tingkat nasional dan internasional baik jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTS, SD dan SLB.
Untuk peraih penghargaan tingkat Nasional, yang mendapatkan juara I di berikan hadiah dari Pemprov Riau senilai 6 juta, juara II Rp5 juta, dan juara III Rp4 juta. Sedangkan bonus bagi peraih penghargaan di tingkat Internasional juara I diberikan Rp20 juta, juara II Rp15 juta, dan juara III Rp10 juta.
“Pada tahun 2021 ada sebanyak 55 pelajar yang mendapat penghargaan di tingkat nasional. Sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 79 pelajar mendapat penghargaan tingkat nasional dan 17 pelajar tingkat internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syamsuar menuturkan, pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2022. Regulasi ini tentang integrasi pendidikan anti narkoba pada kurikulum satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.
“Integrasi kurikulum ini merupakan pembauran atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran. Di antaranya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan,” tuturnya.a
Menurutnya, dengan adanya peraturan tersebut, selain berupaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, juga dapat menanamkan nilai dan sikap hidup anti narkoba. Kemudian, juga untuk menumbuhkan kebiasaan perilaku anti narkoba,dan mengembangkan kreativitas dalam membudayakan perilaku anti narkoba pada siswa.
“Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerja sama dalam memajukan pendidikan di Provinsi Riau. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan segala ikhtiar serta kerja keras menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aamiin Yaa Rabbalalaamiin,” pungkasnya.***
