JAKARTA, AmiraRiau.com – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan masif. Hingga 9 Maret 2026, program strategis pemerintah ini dilaporkan telah menjangkau 61,62 juta penerima di seluruh penjuru Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTA menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup sekitar 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima dari kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Seluruh distribusi ini dikelola oleh lebih dari 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seiring dengan luasnya jangkauan program, Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya pengawasan publik untuk menjaga kualitas menu. Tenaga Layanan Ops BGN, Rahma Dewi Auliyasari, mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap kendala di lapangan.
Masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan atau temuan terkait menu makanan yang tidak sesuai melalui dua jalur resmi Call Center 127 dan Website Resmi bgn.go.id
"Jangan ragu untuk melapor. Setiap permasalahan menu makanan MBG dan kendala lainnya akan langsung ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang," tegas Rahma Dewi di Palembang.
BGN tidak main-main dalam menjaga standar kualitas. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan telah melakukan evaluasi berkala terhadap unit pelaksana.
Hasilnya, sebanyak 1.512 SPPG di wilayah II dihentikan sementara operasionalnya untuk perbaikan standar kesehatan, sanitasi, dan tata kelola.
Sebaran unit yang dievaluasi yaitu Jawa Timur 788 unit, Jawa Barat 350 unit, DI Yogyakarta 208 unit, Banten 62 unit, Jawa Tengah 54 unit dan DKI Jakarta 50 unit.
Di sisi lain, akademisi mengapresiasi program ini sebagai instrumen penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian global. Guru Besar Ilmu Ekonomi UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menilai MBG berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Daerah yang mampu melibatkan petani dan peternak lokal dalam rantai pasok MBG akan mendapatkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar. Sebaliknya, jika tidak melibatkan lokal, dampak penggandanya akan terbatas," jelas Prof. Imamudin.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, berharap MBG mampu menciptakan kebiasaan makan sehat yang dimulai dari sekolah hingga terbawa ke lingkungan rumah tangga.***
