SIAK, AmiraRiau.com- Kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ke Siak menjadi momentum bagi Bupati Siak, Afni Zulkifli, untuk menyampaikan secara terbuka bahwa konflik agraria di wilayahnya ibarat bom waktu yang mengancam hak-hak dasar masyarakat.
Bupati Afni memaparkan kondisi tersebut saat berdialog di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Minggu (14/12/2025).
Bupati perempuan pertama di Siak itu menceritakan, konflik lahan terjadi tak lama setelah ia dilantik, terbukti dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan PT. SSL di Kampung Tumang, Kecamatan Siak.
Meskipun izin hutan bukan kewenangan daerah, Bupati Afni menegaskan tanggung jawabnya untuk melindungi hak dasar warga atas tanah, pendidikan, dan kesehatan.
Bupati Afni memaparkan kondisi Siak menggunakan peta, menunjukkan bahwa mayoritas wilayah didominasi warna kuning, yang berarti Hutan Tanaman Industri (HTI).
HGU berada di 54 kampung dan 6 kelurahan, sementara HTI dan kawasan hutan berada di 63 kampung dan 2 kelurahan. Total 131 kampung dan kelurahan terdampak.
Sekitar setengah juta jiwa penduduk di kawasan konsesi ini belum mendapatkan hak dasar. Contohnya, akses jalan menuju sekolah dan fasilitas kesehatan di Kecamatan Minas, Kandis, dan Sungai Mandau yang sulit dilalui karena berada di kawasan HTI.
"Mestinya sekolah yang ada di daerah yang sulit diakses, termasuk akses kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat dan hak asasi manusia, diantarkan oleh negara," kata Bupati Afni.
Bupati juga menyoroti intervensi ilegal logging yang luar biasa terhadap dua kawasan konservasi gajah dan harimau Sumatera di Siak.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Afni. Pigai mengecam keras korporasi yang hadir namun tidak memberikan dampak positif dan kemajuan di wilayah kerjanya.
“Dari video 2 menit tadi, itu contoh korporasi yang tidak mau memberikan dampak positif... Mestinya ia hadir sebagai malaikat, bukan monster bagi masyarakat,” kata MenHAM Natalius Pigai.
Pigai menegaskan bahwa korporasi seharusnya melindungi dan memproteksi, bukan membawa mudarat. Ia mengkritik fakta bahwa konglomerat menjadi kaya raya, namun tidak mampu membangun jalan kecil sekalipun.***
