Oleh: Hasrul Sani Siregar, MA
KTT ASEAN ke-47 di Kualalumpur, Malaysia telah menghasilkan dokumen yang bersejarah yaitu kesepakatan damai antara Kamboja (Cambodia) dan Thailand dalam konflik diperbatasan kedua negara. Kesepakatan damai tersebut menjadi momentum dalam menjaga kestabilan politik regional ASEAN. Kedua perdana menteri baik dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, yang juga anak dari Hun Sen Perdana Menteri Kamboja sebelumnya. Perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja berlangsung dalam KTT ASEAN ke-47 di Kualalumpur Malaysia yang juga dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Perjanjian damai tersebut mengakhiri konflik senjata sejak bulan Juli. Konflik di perbatasan kedua negara yaitu di Provinsi Ubon Ratchathani di Thailand bagian timur dan di Provinsi Preah Vihear, Kamboja. Konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa sedikitnya 48 orang meninggal dunia dan menyebabkan sekitar 300.000 orang mengungsi di perbatasan kedua negara. Ada beberapa butir kesepakatan antara kedua negara yaitu dalam konferensi pers Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menarik semua persenjataan berat di wilayah perbatasan dan memastikan keselamatan rakyat di perbatasan. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet juga menegaskan bahwa kesepakatan damai antara Thailand dan Kamboja akan menciptakan blok-blok bangunan untuk perdamaian abadi, namun yang lebih penting adalah kesepakatan damai tersebut akan memulai proses perekatan jalinan antara Thailand dan Kamboja yang bertetangga tersebut.
Kamboja dan Thailand sebagai negara anggota ASEAN dituntut untuk secara terus menerus mengupayakan tindakan nyata yang secara bersama-sama berupaya membangun kepercayaan, suasana damai, menciptakan kestabilan politik regional di kawasan Asia Tenggara serta mendorong kerjasama yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan khususnya bagi sesama negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kesepakatan damai pasca konflik di perbatasan kedua negara akan membawa kestabilan politik regional ASEAN.
Tentu negara-negara anggota ASEAN lainnya maupun dunia internasional menyambut baik kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut yang juga diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kamboja (Cambodia) yang secara resmi bergabung dengan ASEAN pada 16 Desember 1998, telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik ekonomi, politik maupun kemajuan dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan iklim demokrasi di negara tersebut.
Sebagai negara dalam kelompok negara-negara Indocina, Kamboja memiliki sejarah yang panjang dalam konflik di dalam negeri. Selain Kamboja, Laos dan Vietnam juga tergabung dalam kelompok negara-negara Indocina yang merupakan bekas jajahan dan koloni Prancis. Kamboja selama ini dikenal sebagai negara yang baru berkembang setelah mengalami keterpurukan tidak saja politik, namun juga ekonomi sebagai akibat perang saudara dan invasi Vietnam ke negara tersebut pada 7 Januari 1979 dengan tujuan mengusir Khmer Merah dan pada tanggal tersebut, Phnom Penh, ibu kota Kamboja, jatuh ke tangan Vietnam.
Lebih kurang 100.000 tentara Vietnam memasuki Kamboja dengan tujuan memerangi Khmer Merah (Khmer Rouge). Akibat perang saudara dan invasi Vietnam tersebut, Kamboja mengalami kemerosotan, tidak saja politik dan ekonomi juga infrastruktur. Lebih kurang 1 juta orang rakyat Kamboja meninggal dunia akibat tindakan dari Khmer Merah tersebut. Pembantaian rakyat Kamboja oleh Khmer Merah tersebut telah mengundang campur tangan Vietnam ke negara tersebut. Vietnam berdalih, Pemerintahan Demokratik Kamboja yang dikuasai oleh Khmer Merah telah melanggar kedaulatan Vietnam dengan memasuki wilayahnya.
Walau bagaimanapun, tindakan militer Vietnam di Kamboja tersebut tidak dapat dibenarkan oleh dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tidak saja PBB, ASEAN sebagai organisasi kerjasama di Asia Tenggara juga menyesalkan invasi Vietnam ke Kamboja tersebut. Tindakan militer Vietnam tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, walaupun dalam rangka memerangi rezim Khmer Merah di Kamboja. Pada akhirnya kesepakatan damai antara Thailand dan Kamboja tentu akan berdampak terhadap kestabilan politik regional ASEAN yang telah berdiri sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.***
(Hasrul Sani Siregar, MA. Penulis; Alumni Hubungan Antarabangsa, IKMAS, UKM, Selangor Malaysia/Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau)
