Oleh: Buya Dr. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H.
ADA kezaliman yang dilakukan dengan kekerasan, tetapi ada pula yang berlangsung dengan senyuman. Ada yang dilakukan melalui ancaman, tetapi ada pula yang bersembunyi di balik jabatan, kewenangan, hubungan keluarga, bahkan keputusan yang secara formal tampak benar. Ironisnya, tidak sedikit orang yang merasa dirinya terhormat, saleh, dan berkuasa, tetapi tanpa sadar atau bahkan dengan sengaja merampas hak orang lain.
Kezaliman memang tidak selalu berwajah bengis. Terkadang ia hadir dalam bentuk kebijakan yang tidak adil, kepemimpinan yang sewenang-wenang, pengabaian pendidikan keluarga, upah pekerja yang tidak dibayarkan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Semua itu memperlihatkan satu persoalan mendasar: hilangnya kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang wajib dihormati.
Dalam perspektif Islam, kezaliman bukan sekadar pelanggaran etika sosial, melainkan juga pengingkaran terhadap amanah kehidupan. Allah SWT menghendaki manusia membangun hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan tidak saling merugikan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279 melalui firman-Nya:
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
Artinya: "Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."
Ayat ini mengandung prinsip keadilan yang sangat fundamental: jangan menzalimi dan jangan pula membiarkan diri terus-menerus menjadi korban kezaliman.
M. Yunan Nasution dalam bukunya yang terbit pada 1972 mengangkat pesan penting tentang lima macam kezaliman dengan merujuk pada keterangan yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub. Lima bentuk kezaliman tersebut relevan untuk direnungkan kembali, bukan hanya sebagai nasihat keagamaan, tetapi juga sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat modern.
Pertama, penguasa yang merampas hak rakyat.
Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah, bukan fasilitas untuk menikmati keistimewaan pribadi. Seorang penguasa memperoleh kewenangan karena ada kepercayaan yang diberikan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan dan kebijakannya semestinya diarahkan untuk melindungi kepentingan rakyat.
Ketika kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri, memperkuat kelompok sendiri, menyalahgunakan anggaran, atau mengabaikan hak masyarakat, di situlah kezaliman menemukan bentuknya.
Sejarah peradaban manusia memberikan pelajaran bahwa kekuasaan yang kehilangan kendali moral dapat berubah menjadi instrumen penindasan. Kemegahan istana tidak selalu mencerminkan kesejahteraan rakyat. Besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. Sebab, ukuran sesungguhnya dari pemerintahan yang baik adalah sejauh mana keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat.
Dalam perspektif negara hukum, kekuasaan juga tidak boleh berjalan tanpa batas. Konstitusi, peraturan perundang-undangan, pengawasan publik, dan penegakan hukum merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Penguasa yang adil tidak takut terhadap kritik. Justru kritik yang konstruktif merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kekuasaan tetap berada di jalan pengabdian.
Kedua, pemimpin yang dipatuhi, tetapi memperturutkan hawa nafsunya.
Kezaliman tidak hanya dilakukan oleh penguasa negara. Ia dapat terjadi di organisasi, lembaga pendidikan, institusi sosial, bahkan organisasi keagamaan.
Ada pemimpin yang senang ditaati, tetapi tidak bersedia dikoreksi. Ia menghendaki loyalitas, tetapi tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Ia ingin dihormati, tetapi melupakan kewajibannya menghormati orang-orang yang dipimpinnya.
Kepemimpinan yang demikian sesungguhnya sedang mengalami krisis moral. Sebab, kepemimpinan bukan persoalan seberapa banyak orang yang tunduk kepada perintah, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan untuk kepentingan bersama.
Pemimpin yang memperturutkan hawa nafsu cenderung menjadikan jabatan sebagai alat pemuas ambisi. Kritik dianggap pembangkangan, nasihat dianggap ancaman, dan perbedaan pendapat dipandang sebagai ketidakloyalan.
Padahal, ketaatan tidak boleh menghilangkan akal sehat dan prinsip kebenaran. Menghormati pemimpin merupakan nilai penting, tetapi mengultuskan pemimpin justru berbahaya bagi kehidupan organisasi dan masyarakat.
Pemimpin sejati tidak membutuhkan orang-orang yang selalu membenarkan dirinya. Ia membutuhkan orang-orang yang berani mengingatkan ketika dirinya keliru.
Ketiga, orang tua yang mengabaikan pendidikan agama dan moral keluarganya.
Kezaliman juga dapat berlangsung dalam lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan manusia, yakni rumah tangga.
Banyak orang tua bekerja keras agar anak-anaknya memperoleh pendidikan tinggi, pekerjaan yang baik, dan kehidupan ekonomi yang mapan. Semua itu tentu merupakan bentuk tanggung jawab yang patut dihargai. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pendidikan iman, akhlak, dan tanggung jawab moral.
Anak yang cerdas belum tentu bijaksana. Anak yang berpendidikan tinggi belum tentu berintegritas. Anak yang kaya belum tentu memiliki kepedulian sosial.
Pendidikan keluarga tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang mampu bersaing, tetapi harus melahirkan manusia yang mampu membedakan kebenaran dan kebatilan, menghormati orang lain, serta bertanggung jawab terhadap kehidupannya.
Allah SWT berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
Ayat tersebut mengingatkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan biologis dan ekonomi. Ada kewajiban membimbing keluarga agar tumbuh dalam keimanan dan akhlak yang baik.
Rumah tangga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Dari sanalah mereka belajar kejujuran, kedisiplinan, kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab. Jika keluarga kehilangan fungsi pendidikan moralnya, masyarakat akan menghadapi persoalan karakter yang jauh lebih besar pada masa depan.
Keempat, pemberi kerja yang tidak memenuhi hak pekerjanya.
Dalam kehidupan ekonomi modern, hubungan antara pemilik usaha dan pekerja sering kali diukur berdasarkan produktivitas dan keuntungan. Padahal, di balik setiap pekerjaan terdapat manusia yang memiliki martabat, keluarga, dan kebutuhan hidup.
Pekerja bukan sekadar faktor produksi. Mereka adalah bagian penting dari keberhasilan sebuah usaha.
Menahan upah, mengurangi hak secara sepihak, atau mengabaikan kewajiban pembayaran merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika pekerja berada dalam posisi ekonomi yang lemah sehingga tidak memiliki daya tawar untuk memperjuangkan haknya.
Rasulullah SAW memberikan peringatan melalui hadis:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).
Pesan ini memperlihatkan betapa Islam menghargai hak dan martabat pekerja. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pembayaran upah bukan kemurahan hati pemberi kerja, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
Keberhasilan sebuah perusahaan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya keuntungan pemilik modal. Kesejahteraan pekerja, kepastian pembayaran upah, keselamatan kerja, dan perlakuan yang manusiawi juga merupakan bagian dari ukuran keberhasilan usaha.
Ekonomi yang maju tetapi mengabaikan keadilan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial.
Kelima, suami yang berlaku kejam dan mengabaikan nafkah istrinya.
Rumah tangga seharusnya menjadi tempat seseorang memperoleh ketenteraman, bukan ruang tempat kekerasan dan penderitaan berlangsung.
Pernikahan bukanlah hubungan antara penguasa dan orang yang dikuasai. Ia merupakan ikatan amanah yang menuntut tanggung jawab, penghormatan, kasih sayang, dan perlindungan.
Seorang suami tidak boleh menjadikan kedudukannya sebagai kepala keluarga sebagai alasan untuk bertindak sewenang-wenang. Kekerasan fisik, tekanan psikologis, penghinaan, pengabaian nafkah, dan perlakuan tidak manusiawi tidak dapat dibenarkan atas nama kepemimpinan rumah tangga.
Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut."
Ayat ini mengandung pesan bahwa kehormatan seorang suami tidak ditentukan oleh kemampuannya menguasai istri, tetapi oleh kesanggupannya memperlakukan istri dengan baik dan bertanggung jawab.
Nafkah merupakan kewajiban, bukan hadiah yang diberikan berdasarkan suasana hati. Demikian pula, kasih sayang bukan sekadar ungkapan romantis, melainkan tindakan nyata dalam menghadirkan perlindungan dan rasa aman.
Dalam perspektif hukum keluarga, tanggung jawab suami terhadap istri juga merupakan bagian dari kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum. Karena itu, kekerasan dan pengabaian hak dalam rumah tangga tidak boleh dinormalisasi sebagai persoalan domestik yang harus ditutup rapat.
Rumah tangga yang sehat dibangun dengan kasih sayang, bukan ketakutan; dengan dialog, bukan ancaman; dan dengan tanggung jawab, bukan kesewenang-wenangan.
KEZALIMAN ADALAH KRISIS KEMANUSIAAN
Jika kelima bentuk kezaliman tersebut ditelaah lebih jauh, terdapat satu benang merah yang menghubungkannya: penyalahgunaan amanah dan pengingkaran terhadap hak orang lain.
Penguasa memiliki amanah terhadap rakyat. Pemimpin memiliki amanah terhadap orang yang dipimpinnya. Orang tua memiliki amanah terhadap anak-anaknya. Pemberi kerja memiliki amanah terhadap pekerjanya. Suami memiliki amanah terhadap istrinya.
Dengan demikian, kezaliman bukan semata-mata persoalan agama dalam pengertian ritual, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan.
Secara filosofis, keadilan merupakan fondasi kehidupan bersama. Tanpa keadilan, hubungan antarmanusia akan kehilangan keseimbangannya. Secara sosiologis, kezaliman yang dibiarkan akan melahirkan ketidakpercayaan, konflik, ketimpangan, dan keretakan sosial. Secara hukum, penyalahgunaan kewenangan dan pengingkaran hak dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, secara religius, manusia tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan hubungannya dengan Allah SWT, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia.
Di sinilah kita perlu mengoreksi pemahaman tentang kesalehan. Kesalehan tidak cukup diukur dari banyaknya ibadah ritual, simbol keagamaan, atau kefasihan berbicara tentang agama. Kesalehan juga harus terlihat dalam kejujuran, keadilan, kepedulian, dan kemampuan menghormati hak orang lain.
Tidak cukup seseorang rajin beribadah apabila masih merampas hak pekerjanya. Tidak cukup seseorang berbicara tentang moral apabila menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tidak cukup seseorang tampil sebagai tokoh terhormat apabila keluarganya hidup dalam ketakutan.
Ibadah semestinya melahirkan keadilan, dan keimanan semestinya membentuk kemanusiaan.
Jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berpindah, kekayaan akan ditinggalkan, dan usia manusia akan sampai pada batasnya. Yang akan tetap dikenang adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika ia memiliki kesempatan, kekuasaan, dan kemampuan untuk menentukan nasib mereka.
Seorang penguasa dikenang karena keadilan yang dirasakan rakyatnya. Seorang pemimpin dihormati karena keteladanan dan kebijaksanaannya. Seorang ayah dikenang karena pendidikan dan akhlak yang diwariskannya. Seorang pemberi kerja dihargai karena kejujurannya memenuhi hak pekerja. Seorang suami dicintai karena kemampuannya menghadirkan ketenteraman bagi keluarganya.
Karena itu, sebelum menuntut keadilan dari orang lain, marilah memeriksa diri sendiri. Jangan-jangan ada hak yang belum kita tunaikan, amanah yang kita abaikan, atau keputusan yang telah melukai kehidupan orang lain.
Jangan merasa hebat karena memiliki kekuasaan untuk memerintah. Jangan merasa kuat karena mampu membuat orang lain takut. Sebab, kekuasaan tanpa keadilan adalah kesewenang-wenangan, sedangkan kepemimpinan tanpa amanah hanyalah jabatan yang kehilangan makna.
Pada hakikatnya, kemuliaan manusia bukan terletak pada seberapa banyak orang yang dapat dikuasainya, melainkan pada seberapa banyak orang yang terlindungi dari kezalimannya.
Inilah saatnya membangun kehidupan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, bermartabat secara kemanusiaan, dan kokoh secara spiritual.
Sebab, peradaban yang besar tidak dibangun oleh kekuasaan semata, melainkan oleh keadilan yang dijaga bersama.
Wallahu a'lam bish-shawab.
(Buya Dr. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H. Penulis; Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kota Pekanbaru dan Wakil Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi Riau)