Menteri Dikdasmen Akan Kaji Ulang Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional dan Zonasi

JAKARTA, AmiraRiau.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih Abdul Mu'ti akan mengkaji ulang kebijakan zonasi, kurikulum Merdeka Belajar, dan ujian nasional. Apakah ujian nasional akan diadakan lagi? Abdul Mu'ti menjelaskan, setiap kebijakan selalu menimbulkan pro dan kontra. Sehingga mengkaji ulang adalah upaya untuk mendapat kesimpulan yang pas. "Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa, karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari kandangkan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, saat dilansir detik.com, Senin (21/10/2024). Pria yang menjabat Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah itu menyatakan ingin menjadi menteri yang banyak mendengar. Cara ini menurutnya akan menjadi referensi untuk membuat kebijakan. "Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar," jelasnya. Abdul Mu'ti menjelaskan, kurikulum Merdeka memang perlu dikaji ulang sebab kurikulum ini masih baru. Selain itu dalam prakteknya belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. "Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat," ucapnya. Selanjutnya soal ujian nasional, kajian ulang diperlukan karena banyak perdebatan. Sehingga pihaknya akan mendengar pendapat pakar, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. "Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. "Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden," ungkap dia.*** Editor: Alseptri Ady