JAKARTA, AmiraRiau.com - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin langsung audiensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan dukungan pendanaan melalui APBN 2027 bagi sejumlah program strategis daerah, sekaligus menyelaraskan arah pembangunan Meranti dengan prioritas nasional.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, itu diterima Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Karena kita menyadari tanpa dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah,” ujar Asmar.
Menurutnya, Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, daerah tersebut juga merupakan kawasan afirmasi 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta masuk dalam Kawasan Strategis Nasional.
Meski memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi, timah, sagu, kelapa, kopi hingga budidaya ikan kakap putih, potensi tersebut dinilai belum tergarap optimal akibat keterbatasan infrastruktur dasar.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pun mengusulkan sejumlah program prioritas untuk mendapat dukungan APBN 2027, di antaranya pembangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau, penanganan abrasi, pembangunan puskesmas di tiga pulau besar, bantuan Rumah Layak Huni (RLH), renovasi sekolah terdampak abrasi, hingga pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan sekitar 362 ribu hektare wilayah daratan Meranti belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Jayadi menyebut peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan tertinggal merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
“Sesuai RPJMN 2025–2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” katanya.
Ia menambahkan, selain pembangunan infrastruktur konektivitas, persoalan irigasi dan abrasi pantai juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Atas sambutan positif tersebut, Bupati Asmar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan Kepulauan Meranti agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” pungkasnya.
