BANGKINANG KOTA, AmiraRiau.com- Situasi di depan Kantor Bupati Kampar memanas ketika ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sungai Sarik, Desa Lubuk Agun dan IV Koto Setingkai (AMM-SSKS) menggelar aksi unjuk rasa. Puncak ketegangan terjadi ketika massa menjebol pagar utama Kantor Bupati Kampar setinggi 4 meter untuk masuk ke kompleks.
Aksi ini dipicu oleh kondisi infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar desa yang rusak parah dan pembangunan jembatan yang tak kunjung rampung.
Orator Indri Yani dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Desa Sungai Sarik, menyoroti bahwa kerusakan ini sangat membahayakan keselamatan dan menghambat seluruh aktivitas masyarakat.
Mereka menyampaikan 6 tuntutan utama kepada Pemkab Kampar:
-Segera alokasikan anggaran khusus perbaikan jalan dan jembatan di Perubahan APBD 2025 atau APBD 2026.
-Menjamin transparansi anggaran infrastruktur desa.
-Bentuk tim monitoring yang melibatkan unsur masyarakat.
-Bupati dan Dinas PUPR harus melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
-Jembatan penghubung harus rampung paling lambat triwulan pertama tahun 2026.
-Hadirkan Bupati Kampar untuk berdialog langsung.
Awalnya, massa ditemui oleh Staf Ahli Bupati Riadel Fitri dan Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Afrudin Amga. Keduanya mengakui keterbatasan anggaran, namun menjanjikan anggaran pembangunan akan masuk dalam APBD 2026 untuk dilakukan rehab berat.
Namun, massa menolak tanggapan tersebut dan menuntut kehadiran Wakil Bupati Misharti serta penandatanganan MoU tuntutan.
Setelah pagar dijebol dan massa memasuki kompleks, Wakil Bupati Misharti tiba langsung di depan massa.
"Atas nama Pemkab Kampar, saya berjanji akan membangun Maret tahun 2026 mendatang. Kalau tidak tepat janji... dipersilahkan masyarakat datang lagi ke sini untuk menuntut janji yang saya utarakan hari ini," kata Wabup.
Meski memberikan janji lisan yang tegas, Wakil Bupati Misharti menolak menandatangani kesepakatan (MoU) yang disodorkan oleh Aliansi.***
Penulis: Ali Akbar
