KAMPAR, AmiraRiau.com – Setelah pembangunan Jembatan Rumbio–Pulau Payung terbengkalai selama kurang lebih delapan tahun, Tim Percepatan Pembangunan Jembatan resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Kampar, Kamis (7/5/2026).
Langkah ini diambil untuk menuntut kepastian konkret dari pemerintah daerah terkait nasib infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung belasan desa tersebut.
Surat permohonan audiensi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Bupati, tetapi juga ditembuskan ke DPRD Kampar, Bappeda, serta Dinas PUPR Kabupaten Kampar. Penyerahan surat dilakukan langsung oleh jajaran pengurus tim, di antaranya H. Muaslam, SH, Wahyudi, S.Pi, Jayusman, ST, MT, dan Hamka.
Tim menilai, membiarkan jembatan ini mangkrak selama hampir satu dekade adalah bentuk pengabaian terhadap kebutuhan vital masyarakat di 12 desa wilayah Kenegerian Rumbio.
"Sudah sekitar delapan tahun mangkrak. Jembatan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat yang terus menunggu kepastian. Jangan sampai hanya jadi janji manis setiap tahunnya," tegas H. Muaslam, SH.
Lambannya kelanjutan pembangunan jembatan permanen ini berdampak langsung pada terhambatnya mobilitas warga dan lesunya perkembangan ekonomi lokal. Masyarakat di Pulau Payung dan Rumbio harus menempuh rute yang lebih jauh atau menggunakan sarana penyeberangan seadanya yang tidak memadai untuk volume aktivitas ekonomi tinggi.
Tim mendesak Bupati Kampar segera menjadwalkan pertemuan untuk memberikan keputusan teknis dan anggaran yang jelas. Mereka berharap Bupati berani mengambil sikap tegas dan menempatkan proyek ini sebagai prioritas pembangunan daerah tahun ini.
"Kami tidak ingin masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Kami berharap Bupati Kampar segera bertindak dan benar-benar memperjuangkan pembangunan jembatan ini agar segera tuntas," tutup perwakilan tim.***
Penulis: Ali Akbar
