Pekanbaru (Amirariau.com) -Penanganan penyebaran Covid-19 belum menunjukkan hasil yang membahagiakan. Makin hari peningkatan kasus semakin melonjak tajam ditambah lagi alokasi dana yang dinilai tidak maksimal. Ade Hartati Rahmat, M.Pd, Anggota Komisi V DPRD Riau kian lantang menyuarakan pentingnya langkah tepat dalam mengatasi Covid-19 di Riau.
“Sampai pada sebuah kesimpulan alokasi anggaran dan PSBB hanya untuk melegitimasi realokasi anggaran yang 481 M. Penanganan kesehatan dan jasa pemeriksaan pasien dari 63 M baru 14,18 M yang digelontorkan dan untuk stimulan ekonomi dari 25 M yang dianggarkan, masih belum dipakai sama sekali,” tegas Ade.
Ade menekankan bahwa tidak ada yang tau dan memprediksi kapan Covid-19 akan berakhir. Awalnya pemerintah dan masyarakat optimis dengan Pemprov Riau dalam menangani Covid-19. Seketika pemerintah beraksi bahwa kita harus merealokasi anggaran untuk mengatasi Covid-19 sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini, dengan realokasi anggraan 3 tahap. Dari data yang tersaji di website resmi Pemprov Riau, yaitu corona.riau.go.id , jumlah semakin meningkat sehingga Pemprov Riau mengambil kebijakan PSBB untuk enam kabupaten kota.
“Saya ingatkan, gubernur kita punya kewenangan yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, yang pertama koordinasi ke kabupaten kota.yang kedua mengsinkronkan hal-hal yang dianggap perlu apalagi terkait kondisi ini. Harusnya kondisi seperti sekarang gubernur mempunyai kekuatan untuk mengkoordinasikan segala sesuatu baik ke pemerintah pusat maupun ke bupati dan seluruh jajarannya sehingga Riau tidak menjadi epicentrum baru dari Covid-19. Hal ini tidak optimal dilakukan atau penanganan hanya setengah-setengah?” tandas Kader Partai Amanat Nasional ini.
“Saya juga pernah mengingatkan mengenai PSBB yang dilakukan Kota Pekanbaru, apakah sudah ada kajian yang jelas? Kebijakan PSBB pertama berjalan kacau balau, kemudian jilid kedua saya juga mengingatkan ketika 6 kabupaten/kota akan diberlakukan PSBB. Lihat juga dari realisasi anggaran per 31 Agustus 2020 baru sampai 48, 75% kalau dalam nominal baru 163 M dari 481 M. Apakah tidak ada komitmen dari pemeritanh untuk mengalokasikan anggaran?” imbuh Ade Hartati.
Dari beberapa hearing dengan dinas terkait yang dilakukan di Komisi V DPRD Riau, Ade menyimpulkan bahwa pemerintah tidak punya perencanaan dalam mengatasi hal ini. Seyogyanya, pemerintah melakukan 3 T (test, tracing, treathment) seperti yang dialakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengendalikan Covid-19. “Yang pertama tes, lakukan swab, saat ini jangankan untuk swab, rapid saja masyarakat kita harus bayar, sangat berbeda dengan Sumatera Barat yang menggratiskan swab di Bandara BIM Padang. Kalau di sini, komitmen kita tidak ada, kemudian apakah kita benar-benar tau cara mengatasi penyebaran covid ini?” jelasnya lagi.
“Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harusnya punya kuasa penuh untuk koordinasi dan realokasi dana semaksimal mungkin. Kalau pemprov sudah melakukan action plan di lapangan maka angka nya tidak akan seperti ini dan anggaran tidak akan dibiarkan tersisa sekian banyak. Hal kecil saja yang kita lihat, mengapa pemerintah tidak menyediakan masker untuk masysrakat. Hal sepele bagi sebagian orang namun bagi masyarakat kita berat untuk menyediakan secara terus menerus. Untuk masker saja harus tersusun secara rapi karena semua butuh masker,kita harus klaisifikasikan mana yang menjadi proritas. Selain itu, Pemprov menjelaskan kalau dana bantuan yang dapat digunakan untuk penganggulangan Covid-19 bisa digunakan sewaktu-waktu, bisa digunakan siapa saja untuk kepentingan publik, namun ternyata butuh mekanisme dan birokrasi yang panjang. tidak semudah yang diucapkan,” tutup Ade Hartati.
