Pj Gubernur Riau Hadiri Musrenbang Nasional 2024, Presiden Jokowi: Hati-hati Kelola Anggaran

JAKARTA, AmiraRiau.com - Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menghadiri musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024) dan disiarkan melalui YouTube Bappenas RI tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tidak hanya dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Musrenbangnas 2024 ini juga dihadiri oleh Wakil Presidenes (Wapres) RI, Maaruf Amin. Kemudian hadir pula para menteri koordinator, jajaran menteri, seluruh gubernur, bupati dan wali kota, serta para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se Indonesia. Musrenbangnas 2024 itu digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang. "Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang," ujarnya. Presiden Joko Widodo menerangkan, diketahui bahwa beberapa negara telah masuk pada resesi, misalnya Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi. Oleh sebab itu terangnya, kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus hati-hati. Sehingga jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat dan skala prioritas juga harus diperhatikan. "Karena sekarang semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap beberapa hal, yang pertama harga minyak, yang kedua bunga pinjaman semua pada takut masalah itu. Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar," lanjutnya. "Sekali lagi kita harus hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," tambah dia. Jokowi mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP. Karenanya, dia meminta agar rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron. "Oleh sebab itu sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tutupnya.*** Penulis: MCR, Editor: Alseptri Ady