PEKANBARU, AmiraRiau.com- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, mengatakan Provinsi Riau berpotensi mengalami defisit mencapai angka Rp 3,5 triliun.
Hal itu disampaikannya disela kegiatan kunjungan melakukan peninjauan ketersediaan sembako jelang lebaran di Komplek Pergudangan Bulog, Jalan sudirman pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Baca Juga:
Taufik OH menjelaskan angka itu diperkirakan berdasarkan kalkulasi ulang setelah memperhatikan kondisi realisasi pendapatan tahun 2024 yang berdapampak terjadinya tunda bayar."Memperhatikan kondisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38% (hasil LRA per 31 Desember 2024), terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 1.6 Triliun lebih, sehingga berdampak terjadinya tunda bayar atas kegiatan pada Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan kalkulasi kembali terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025," tutur Pj Sekda.
Baca Juga:
Ketua TAPD Provinsi Riau ini, mengatakan Bapenda Provinsi Riau diminta melakukan exercise dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada dua bulan terakhir. "Hasilnya diperkirakan terjadi penyesuaian potensi Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang diyakini akan berkurang lebih dari Rp 1.3 T, sehingga maksimal pendapatan tahun 2025 ini hanya lebih kurang Rp 8.2 triliun," ungkap Taufiq."Potensi berkurangnya pendapatan itu diantaranya ada di PAD yang diyakini berkurang sebesar Rp 1.1 triliun lebih, Pendapatan Transfer diperkirakan berkurang sebesar Rp 190 M lebih, potensi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan berkurang Rp 80 jt lebih serta penyesuaian Pendapatan Pembiayaan Daerah yang berkurang Rp 100 M lebih," lanjutnya.
Baca Juga:
Kata Pj. Sekda, dari sisi Rencana Belanja Daerah justru akan terjadi penambahan mengingat adanya tunda bayar kegiatan 2024. belanja eksisting dalam APBD Tahun 2025 sebesar sebesar Rp 9,5 T ditambah tunda bayar Rp 916 M lebih, tunda salur bagi hasil kab/kota sebesar Rp 550 M lebih, dan beban pajak (PFK) Rp 39 M lebih, ditambah lagi belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp 705 M pada tahun 2025."Sehingga kalau dikalkulasikan perkiraan belanja tahun 2025 ini menjadi sebesar Rp 11,7 triliun lebih, jika disandingkan dengan perkiraan potensi pendapatan yang hanya Rp 8.2 triliun, maka ada selisih Rp 3,5 Triliun yang masih defisit," ungkap Taufik OH.
Karena hal itulah, menurut Taufiq, Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan berbagai upaya efisiensi Belanja Daerah secara besar-besaran namun tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Baca Juga:
"Bapak Gubernur sudah perintahkan agar melakukan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan," terangnya.Saat disinggung terkait adanya pemberitaan defisit yang dialami pemerintah provinsi riau hanya Rp 132 Milyar, Taufiq OH tidak membantahnya, karena angka itu selisih antara pendapatan dan belanja yang tertera dalam buku APBD Murni tahun 2025.
“Terkait dengan defisit Rp 132 M, itu tidak salah karena besaran defisit tersebut sesuai dengan besaran yang tertuang dalam buku APBD 2025 yang rencananya akan ditutupi dari potensi Pembiayaan dalam bentuk SiLPA. Kita tunggu hasil audit BPK nanti berapa riil SiLPA yang akan kita catatkan di Perubahan APBD 2025. Sekarang, yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah kondisi riil APBD tahun 2025 akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan tahun 2024 yang memberikan efek domino ke tahun 2025 seperti yang saya sebutkan tadi,” tutur Taufiq OH.***
Editor: Isman
