TAMBANG, AmiraRiau.com – Ancaman longsor akibat abrasi sungai yang kian mendekati pemukiman warga menjadi "rapor merah" yang ditemukan Anggota DPRD Provinsi Riau, Hj. Eva Yuliana, SE, saat melakukan Reses II masa sidang Januari–April 2026 di Kecamatan Tambang, Selasa (10/2/2026).
Memasuki hari ketiga reses, politisi senior Partai Demokrat ini mengunjungi dua desa, yakni Desa Parit Baru dan Desa Gobah. Di Desa Gobah, suasana pertemuan terasa lebih emosional karena warga dihantui rasa takut rumah mereka akan ambruk ke sungai akibat turap tebing yang rusak parah.
Kepala Desa Gobah bersama tokoh masyarakat melaporkan bahwa gerusan air sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya dinding penahan atau turap yang kokoh, pemukiman di sepanjang tebing kini berada di ujung tanduk.
"Turap tebing sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera diperbaiki, rumah warga bisa terdampak longsor sewaktu-waktu," ungkap salah seorang warga dengan nada cemas di hadapan Eva Yuliana.
Anggota DPRD Riau, Hj. Eva Yuliana, SE, reses di Desa Gobah, Kecamatan Tambang - Kampar.
Selain turap, warga Gobah juga mengusulkan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban terdampak longsor, pembangunan tembok pengaman lapangan sepak bola agar tidak mengganggu operasional SD terdekat, serta pelatihan tata boga dan sarana belajar untuk kelompok PKK desa.
Berbeda dengan Desa Gobah, aspirasi di Desa Parit Baru lebih dominan pada pembenahan fasilitas publik dan sosial. Masyarakat mengusulkan kelengkapan prasarana MDTA, semenisasi jalan antar dusun, pembangunan masjid, hingga perbaikan turap rakit penghubung yang menjadi urat nadi transportasi warga.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Hj. Eva Yuliana menegaskan tidak akan tinggal diam. Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar, ia memastikan persoalan abrasi di Gobah akan menjadi catatan prioritas yang dibawa ke forum resmi DPRD Riau.
"Reses ini adalah momen menjemput aspirasi. Persoalan yang menyangkut keselamatan nyawa warga tentu menjadi prioritas utama untuk kita perjuangkan di tingkat provinsi," tegas Sekretaris Komisi III DPRD Riau tersebut.
Hj. Eva menambahkan bahwa seluruh usulan akan dipetakan sesuai kewenangan anggaran pemerintah provinsi agar dapat terealisasi secara tepat sasaran pada tahun anggaran mendatang.***
Penulis: Ali Akbar
