PEKANBARU, AmiraRiau.com — Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) direspon cepat. Di sela agenda kedinasannya di ibu kota provinsi, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi langsung Kantor Perwakilan PT Pertamina di Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
Langkah taktis ini diambil untuk mengamankan pasokan energi daerah sekaligus mengomunikasikan langsung jeritan para pelaku ekonomi, petani, dan pengguna transportasi darat di Rokan Hulu yang lumpuh akibat tersendatnya pasokan bahan bakar.
"Kelangkaan BBM ini sudah berada pada tahap mengganggu stabilitas ekonomi, mobilitas angkutan pertanian, dan hajat hidup masyarakat luas. Pemerintah daerah memerlukan transparansi data distribusi dari Pertamina agar langkah mitigasi yang kita rumuskan di lapangan bisa berjalan tepat sasaran," tegas Bupati Anton.
Dalam konfrontasi dan dialog bersama jajaran manajemen Pertamina, pihak otoritas pemegang mandat energi nasional tersebut memaparkan sejumlah indikator teknis yang memicu defisit pasokan di wilayah Rokan Hulu.
Beberapa poin krusial yang mengemuka dalam pertemuan tersebut meliputi Pertamina mencatat bahwa realisasi penyaluran BBM bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan yang tertinggi di seluruh Provinsi Riau akibat tingginya pergerakan armada perkebunan.
Selanjutnya, posisi geografis Rokan Hulu yang berada di ujung koridor distribusi menyebabkan armada truk tangki pengangkut BBM seringkali baru tiba di lokasi SPBU pada dini hari, sehingga mengganggu ritme pengisian berkala serta ditemukan indikasi kuat kebocoran distribusi di hilir akibat maraknya pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen secara masif yang melanggar regulasi peruntukan.
Bupati Anton menegaskan, Pemkab Rohul tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat kecil dirampas oleh para spekulan. Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Rohul segera melayangkan surat usulan resmi penambahan kuota BBM subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Di sisi lain, manajemen PT Pertamina menyambut baik langkah proaktif kepala daerah dan berjanji akan memperketat pengawasan di level pangkalan. Pertamina memastikan proses digitalisasi sistem pencatatan nomor polisi kendaraan dan optimalisasi kamera pengawas (CCTV) di area nozzle SPBU akan ditingkatkan secara transparan guna memutus mata rantai mafia pelangsir jerigen ilegal.
Aksi tanggap darurat yang diperlihatkan Bupati Anton ini mendapat apresiasi luas dari warga setempat. Masyarakat berharap komitmen tertulis antara Pemkab Rohul dan Pertamina dapat segera terealisasi di lapangan dalam hitungan hari, sehingga antrean kendaraan dapat terurai dan roda perekonomian kembali normal.***
Penulis: Yus
