BANGKINANG, AmiraRiau.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, menyayangkan keputusan yang disebut-sebut membatalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Kampar. Program ini diproyeksikan memberikan pendidikan layak bagi 100 anak miskin ekstrem dan terlantar di Kampar.
Kontroversi memuncak ketika Hambali mengungkapkan pembatalan tersebut terjadi "tanpa angin, tanpa hujan" dan ironisnya, pembatalan tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti.
Sekda Hambali menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini merupakan dukungan Pemkab Kampar terhadap program Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Menurutnya, program ini telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar per tahun dari Kemensos RI untuk biaya operasional. Awalnya direncanakan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja (BLK). Meskipun sempat ada penolakan, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah menyetujui lokasi setelah dilakukan perbaikan.
Hambali sangat menyayangkan pembatalan karena program ini akan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi bagian dari indikator penilaian kinerja kepala daerah, khususnya dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Kami sangat menyayangkan pembatalan tersebut karena Sekolah Rakyat diproyeksikan memberi manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kategori miskin ekstrem... Inilah bentuk dukungan kita terhadap program bupati untuk memajukan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Kampar Ahmad Yuzar membantah adanya pembatalan PSN Sekolah Rakyat.
Saat dikonfirmasi usai penandatanganan MoU KUA-PPAS, Bupati Yuzar menegaskan bahwa program tersebut tidak dibatalkan, melainkan akan dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Program ini sangat diprioritaskan,” elak Yuzar, mengklarifikasi isu yang berkembang.
Polemik ini menyoroti adanya komunikasi yang kurang sinkron antara pimpinan daerah dan pejabat teras di Pemkab Kampar terkait program strategis yang melibatkan kementerian pusat.
Sebelumnya, pada Senin (23/6/2025), Bupati Kampar Ahmad Yuzar melalui Sekda Hambali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) klarifikasi pembahasan Sekolah Rakyat yang ditaja Kementerian Sosial RI. Dalam rakor itu, Hambali didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar serta Kepala Dinas Sosial Kampar, Zamzami Hasan.
Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
Dalam keterangannya usai rakor, Hambali menjelaskan bahwa Provinsi Riau mendapatkan 2.801 unit Sekolah Rakyat atau 0,33 persen dari total 227.325 unit yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Riau. Ia menegaskan, Pemkab Kampar mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.
“Pemkab Kampar siap mendukung implementasi Sekolah Rakyat, baik fasilitasi, pendataan, maupun kolaborasi lintas sektor agar program berjalan optimal,” kata Hambali.
“Kami berharap semakin banyak anak-anak Kampar menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkendala biaya,” tambahnya.***
Penulis: Ali Akbar
.jpeg)
.jpg)
