Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Yakin Kampus Lain Ikuti Petisi UGM, Mengkritisi Demokrasi Saat Ini

JAKARTA, AmiraRiau.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meyakini 'Petisi Bulaksumur' yang dibuat civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berisi kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal diikuti perguruan tinggi lainnya. Menurutnya, sikap civitas UGM berasal dari pencermatan atas berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi belakangan ini. "Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lain," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, saat dilansir cnnindonesia.com, Kamis (1/2/2024). Ia mengatakan tindakan menyimpang itu salah satunya ditandai dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh memihak dan kampanye di pilpres. Jokowi merujuk pada Pasal 299 dan Pasal 281 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Hasto berpendapat kondisi itu membawa demokrasi Indonesia dalam titik kritis, sehingga mendorong para guru bangsa untuk turun gunung. Hasto pun meminta Jokowi bisa menunjukkan keteladanan. Ia mempersilakan Jokowi secara pribadi mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tetapi tidak lewat cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi. "Pak Jokowi mau mendukung Pak Prabowo-Gibran monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri," ucapnya. Sebelumnya, sivitas akademika UGM menyuarakan kritik kepada Presiden Jokowi. UGM menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara. Lewat 'Petisi Bulaksumur', sivitas UGM menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat. Selain itu, ada juga pernyataan yang disampaikan Universitas Islam Indonesia (UII). Sivitas UII mendesak Jokowi kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.***