Senjakala

I

Isman

Sabtu, 21 November 2026 | 21:46 WIB

Senjakala

Oleh: Isman Iriadi

SAYA sudah sangat hafal nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sejak puluhan tahun lalu. Di kalangan kami para wartawan muda ketika itu, kami hanya menyebutnya RAPP saja tanpa embel-embel perseroan terbatas. Begitu aktif merangkul dan mengajak banyak pihak dalam sosialisasi program dan berbagai agenda lainnya. Mungkin karena masih tergolong baru, jadi wajar saja jika langkahnya terasa begitu gencar.

Ada alasan mengapa saya selalu ikut dalam banyak kegiatan ketika itu. Saya adalah wartawan SKM GeNTA—di masa ketika media cetak daerah di Riau hanya ada dua. Saya mengikutinya dengan penuh semangat, meski harus naik oplet berkali-kali guna mencapai lokasi jika kegiatannya digelar di Pekanbaru.

Kami begitu ditunggu. Jika salah satu di antara media ini belum hadir, selalu ditanyakan. Sepertinya panitia dan orang-orang RAPP ketika itu tak ingin melewatkan apa pun dan merasa setiap kegiatan harus diliput oleh media.

Di era 1990-an, ada rasa bangga tersendiri menjadi bagian dari dinamika itu—bagian dari mereka-mereka yang ikut menyaksikan geliat perusahaan. Apalagi saat diundang ke lokasi tempat RAPP mendirikan pabrik dan berbagai fasilitas lainnya, di kawasan yang kemudian menjadi kabupaten sendiri setelah dimekarkan dari Kabupaten Kampar.

Bagi saya dulu, RAPP seolah menjadi harapan besar yang akan mampu membangun Riau, karena narasi itulah yang selalu saya dengar dan menjadi catatan untuk dituangkan dalam tulisan setiap kali pulang mengikuti sosialisasi.

Lalu, tiba-tiba datang kabar pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Kabar ini menyentak banyak pihak di Riau. Bagi sebagian kalangan, langkah penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH ini terdengar mendadak sekaligus mengguncang cara pandang lama—termasuk cara pandang saya sendiri—tentang raksasa industri kehutanan yang selama lebih dari tiga dekade begitu lekat dengan denyut ekonomi Bumi Lancang Kuning.

Selama ini, citra perusahaan besar di sektor pulp and paper sering kali dibingkai oleh narasi investasi jumbo, serapan tenaga kerja, serta geliat kota industri seperti Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan. Karena itu, ketika izin konsesi seluas ratusan ribu hektare dicabut, reaksi publik pun pecah: ada yang terkejut melihat raksasa yang selama ini tampak kokoh akhirnya tersentuh sanksi berat, ada yang skeptis soal kelanjutan di lapangan, dan ada pula yang menaruh harapan akan terjadinya koreksi besar dalam tata kelola sumber daya alam di Riau.

Namun, terlepas dari rasa kaget tersebut, pencabutan izin ini sekaligus membuka tabir masalah di lapangan yang selama ini kerap disorot pemerhati lingkungan, masyarakat sekitar, serta pegiat tata kelola lahan. Potret yang muncul dari evaluasi dan penertiban kawasan hutan memperlihatkan bahwa besarnya skala konsesi tidak otomatis sejalan dengan ketertiban ekologi dan kepatuhan hukum.

Beberapa persoalan yang membuat gambaran pengelolaan konsesi ini tampak suram antara lain meliputi kerentanan gambut dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Selain itu, ada persoalan tumpang tindih dan alih fungsi lahan, bukaan tambang tanpa izin, serta tekanan terhadap kawasan lindung dan habitat satwa.

Di sisi lain, gambaran suram tidak berhenti pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang semata. Pencabutan konsesi berskala ratusan ribu hektare selalu membawa implikasi sosial-ekonomi yang berlapis di daerah.

Di tingkat tapak, masyarakat lokal, pekerja harian, penyedia jasa atau vendor kecil, hingga rantai pasok mikro yang selama ini bergantung pada aktivitas di sekitar areal konsesi menghadapi risiko ketidakpastian. Begitu pula pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten terdampak—yang harus membaca ulang potensi penerimaan, dinamika tenaga kerja, serta stabilitas sosial di wilayah penyangga. Jika proses transisi pasca-pencabutan tidak dikelola dengan baik, warga kecil yang berada di garis depan perubahan berpotensi menanggung dampak paling terasa.

Karena itu, rasa terkejut atas pencabutan izin PT RAPP seharusnya tidak berhenti pada kehebohan sesaat atau perdebatan emosional. Pencabutan izin hanyalah pintu masuk dari sebuah proses yang jauh lebih panjang dan menuntut ketegasan negara secara berkelanjutan.

Agar langkah ini tidak berhenti sebagai keputusan di atas kertas, sedikitnya ada tiga agenda utama yang perlu dikawal bersama: pemulihan ekologis yang terukur, kepastian hukum dan penyelesaian konflik tenurial, serta pengawasan konsisten tanpa tebang pilih.

Pada akhirnya, pencabutan izin konsesi PT RAPP menjadi cermin keras bahwa tidak ada entitas usaha yang kebal terhadap evaluasi negara dan tuntutan kelestarian lingkungan. Jika pembenahan pasca-pencabutan dijalankan secara terukur, adil, dan konsisten, peristiwa yang mengagetkan hari ini bisa menjadi titik balik perbaikan tata kelola hutan di Riau—bukan sekadar catatan suram yang berlalu tanpa perubahan nyata.***

(Isman Iriadi. Penulis; Pemimpin Umum AmiraRiau.com dan Ketua dewan Pimpinan Daerah Genggam Tangan Anak Bangsa/DPD GTAB Provinsi Riau)