PEKANBARU, AmiraRiau.com – Masyarakat yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), yang mencakup wilayah Pelalawan dan Indragiri Hulu (Inhu), kini bisa bernapas lega. Pemerintah Provinsi Riau memberikan jaminan bahwa warga diperbolehkan tetap beraktivitas tanpa gangguan selama proses relokasi belum terealisasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas seperti biasa, termasuk melakukan panen,” tegas SF Hariyanto.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen menyiapkan solusi relokasi yang terencana dan berkeadilan. Langkah nyata telah diambil dengan menyurati pemerintah pusat untuk penyediaan lahan pengganti bagi ribuan kepala keluarga.
Berdasarkan data resmi Pemprov Riau, luas lahan di kawasan TNTN yang ditempati adalah ± 10.600 Hektare dengan 3.916 Kepala Keluarga (KK) dan relokasi yang terealisasi baru mencapai 633 Hektare atau terhadap 227 KK. Dengan demikian, kekurangan lahan pengganti seluas 9.966 hektare Sedang diusulkan ke Pusat.
“Kami sudah memetakan kebutuhan lahan pengganti dan sudah kami sampaikan melalui surat resmi ke pemerintah pusat. Kami siap mengawal proses ini hingga tuntas,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, Plt Gubernur juga mengapresiasi warga yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat lahan sebagai bagian dari prosedur relokasi. Menurutnya, peran aktif masyarakat mempercepat penyelesaian persoalan yang sudah berlangsung lama ini.
Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah. Ia menilai komunikasi yang terbuka telah menciptakan titik temu antara kepentingan negara dan hak warga.
“Masyarakat butuh kepastian, dan pemerintah sudah menunjukkan kesiapan. Sudah ada titik temu yang meredakan suasana,” ujar Siti Aisyah.
Perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, menyambut baik keterbukaan Pemprov Riau. Namun, ia berharap ada ruang untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat, baik secara tatap muka maupun virtual.
“Kami ingin ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik ini agar lebih transparan dan berkeadilan. Komunikasi langsung dengan pusat sangat kami harapkan,” ungkap Wendri.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Pemprov Riau optimis konflik di TNTN dapat diselesaikan secara bertahap, menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan hutan lindung dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.***
