PEKANBARU, AmiraRiau.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar program nasional tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan MBG. Ia mengakui masih terdapat laporan mengenai jajaran BGN di daerah yang dinilai sulit diakses, terkesan eksklusif, maupun belum optimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini terdapat laporan bahwa jajaran Badan Gizi Nasional di daerah sulit diakses, terkesan eksklusif, atau sulit diajak berkoordinasi. Saya tegaskan, setelah hari ini tidak boleh lagi ada sikap eksklusif," ujar Kepala BGN Sudaryono, Kamis (13/08/2026).
Dijelaskan, pelaksanaan MBG merupakan program besar yang tidak mungkin berhasil apabila hanya dijalankan oleh satu institusi. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar berbagai tantangan dalam pelaksanaan program dapat ditangani secara bersama-sama.
"Tidak ada satu program besar yang bisa berhasil jika dikerjakan sendiri. Jika bisa dikerjakan sendiri, tentu Presiden tidak memerlukan banyak Menteri. Pekerjaan ini membutuhkan kolaborasi yang erat," jelasnya.
Ia menekankan bahwa berbagai persoalan yang terjadi sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola MBG ke depan. Pihaknya berkomitmen membangun pola kerja yang lebih terbuka dengan pemerintah daerah, termasuk menerima berbagai masukan maupun keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
"Yang lalu biarlah berlalu, tetapi ke depan kita harus berbenah bersama. BGN dari tingkat pusat hingga personel di daerah siap berkolaborasi, bekerja sama, dan terbuka terhadap masukan atau komplain apapun," terangnya.
Sudaryono juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran BGN di daerah agar tidak menghambat koordinasi maupun kepentingan yang lebih besar dalam pelaksanaan program MBG. Setiap personel dituntut mampu membangun komunikasi yang baik dan mendukung kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Jika ada oknum atau personel kami di daerah yang mempersulit keadaan, tidak bisa diajak komunikasi atau merugikan kepentingan yang lebih besar, saya tidak akan segan-segan untuk mengganti, mencopot, bahkan memecatnya," tegasnya.
Diungkapkan, keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pelaksanaan MBG yang semakin baik. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak ragu menyampaikan persoalan di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi secara bersama.
Ia menilai kepala daerah yang aktif dan responsif memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Respons cepat dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sekaligus memperkuat koordinasi antara BGN dengan jajaran daerah.
"Kami sangat menghargai Kepala Daerah yang aktif dan responsif. Hal seperti inilah yang kami butuhkan untuk terus membenahi dan menyempurnakan sistem kita," pungkasnya.***
