ROKAN HULU, AmiraRiau.com – Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menghadiri rapat asistensi strategis terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026, Senin (20/04/2026). Rapat virtual ini secara khusus membahas kesiapan fiskal daerah yang diprediksi mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Pj Sekda Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, beserta jajaran terkait guna membedah struktur APBD yang kian menantang di tahun mendatang.
Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah memaparkan data makro Rokan Hulu yang menunjukkan performa pertumbuhan ekonomi cukup kuat di angka 6,79% (di atas rata-rata nasional). Namun, angka ini berbanding terbalik dengan beberapa indikator kesejahteraan dan infrastruktur.
Setidaknya, 75,2% jalan kabupaten dalam kondisi kritis (1.875,41 km), stunting prevalensi masih di angka 21,40%, memerlukan perhatian serius, kemiskinan berada pada angka 8,12% atau sekitar 70.650 jiwa dan IPM tercatat 73,61, masih di bawah standar rata-rata kabupaten nasional (75,06).
Menanggapi proyeksi tersebut, Wabup Syafaruddin Poti memaparkan realisasi rencana belanja wajib yang menjadi sorotan pemerintah pusat, yaitu pendidikan dialokasikan 20% dari total belanja, dengan capaian saat ini 34,62%, infrastruktur baru terakomodasi 28,57% dari target wajib 40% dan belanja pegawai masih berada di angka tinggi yakni 38,18%, sedangkan proyeksi 2026 harus ditekan ke angka 30%.
Guna menutupi celah fiskal, Wabup menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal, terutama sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki 56 pabrik di Rokan Hulu.
"Kami berharap dukungan pusat untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan BUMD (Pusda) sebagai mitra usaha. Ini adalah kunci meningkatkan pendapatan daerah," tegas Syafaruddin Poti.
Selain industri besar, Pemkab Rohul juga berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program pinjaman modal UMKM tanpa bunga (bunga disubsidi APBD) untuk plafon di bawah Rp5 juta.
Rapat ditutup dengan permohonan arahan teknis dari pemerintah pusat agar Rokan Hulu tetap mampu memenuhi ketentuan belanja minimum di tengah tantangan fiskal yang ada.***
Penulis: Yus
