BOGOR- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, pihaknya telah menganulir atau membatalkan 4.791 nama siswa yang disinyalir curang memanipulasi data dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Emil, sapaan akrabnya mengatakan, data tersebut kemungkinan akan terus bertambah apabila ditemukan lagi kecurangan-kecurangan.
“4.791 peserta PPDB sudah saya batalkan di jenjang SMA dan berproses ada tambahan lagi jika ditemukan ada pelanggaran atau domisili yang tidak semestinya. Tetapi sudah sebanyak itu yang kami batalkan,” ungkap Emil, di Bogor, Jumat (21/7/2023).
Emil telah melakukan evaluasi atas polemik yang terjadi selama proses PPDB sistem zonasi.
Ia juga telah menyampaikan hasil laporan kecurangan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
“Saya sampaikan ke Mendikbud untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama yang melelahkan seperti yang kita lihat sekarang,” sebutnya.
Dilansir Kompas.com, menurutnya, proses penerimaan peserta didik untuk jenjang SMA seharusnya dikembalikan kepada pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten agar persoalan-persoalan yang terjadi bisa langsung diselesaikan.
“Implementasi memang di era otonomi daerah itu harusnya lebih baik. Bahkan saya dulu waktu jadi wali kota, SMA diurusnya oleh wali kota. Sekarang oleh aturan harus ke provinsi, tetapi dulu bisa lebih dekat kalau oleh kota/kabupaten,” bebernya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, jumlah peserta PPDB jenjang SMA yang paling banyak didiskualifikasi terjadi di Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Bogor sebanyak 1.635 siswa. KCD Kabupaten Bekasi 589 siswa, KCD Kota Bekasi 307 siswa, dan KCD 8 Kabupaten Bandung sebanyak 410 siswa.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa masalah lapangan terkait PPDB 2023 terjadi hampir di seluruh daerah. Hal itu diungkap Kepala Negara setelah meresmikan jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung, Kamis (20/7/2023).
Jokowi meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah PPDB tersebut secara baik-baik. Ia juga meminta pemerintah memastikan anak-anak Indonesia berkesempatan mendapatkan pendidikan di sekolah.***
