BANGKINANG, AmiraRiau.com– Forum Diskusi Mahasiswa Riau (Fordismari) kembali mengguncang Pemerintah Kabupaten Kampar. Melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kampar, Rabu (28/1/2026), Fordismari secara terbuka menuding Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kampar, Ardi Mardiansyah, sebagai figur yang dinilai gagal membangun komunikasi dan justru menghambat jalannya roda pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bergambar wajah Pj Sekda Kampar yang dicoret tanda silang dengan tulisan “Pj Sekda Tidak Layak”. Fordismari mendesak Bupati Kampar agar tidak menutup mata terhadap kegaduhan yang ditimbulkan dan segera mencopot Ardi Mardiansyah dari jabatan strategis tersebut.
Situasi aksi sempat memanas sebelum akhirnya perwakilan Pemerintah Kabupaten Kampar, Asisten II Setda Kampar Muhammad, menemui massa. Usai dialog singkat, peserta aksi diizinkan masuk ke area perkantoran dan melanjutkan orasi tepat di depan pintu utama Kantor Bupati Kampar.
Koordinator aksi, Rahmad Hidayat, menegaskan bahwa keberadaan Ardi Mardiansyah sebagai Pj Sekda justru memperlihatkan lemahnya kepemimpinan birokrasi di Kabupaten Kampar. Menurutnya, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan pengendali utama koordinasi pemerintahan daerah.
“Kami menilai Pj Sekda Kampar tidak mampu menjalankan fungsi strategisnya. Lemah komunikasi, minim terobosan, dan lebih banyak melahirkan persoalan daripada solusi,” tegas Rahmad di hadapan massa.
Fordismari juga menyoroti persoalan tunda bayar yang sempat membebani keuangan daerah dan menjadi polemik luas di tengah masyarakat. Rahmad menduga persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari buruknya perencanaan anggaran ketika Ardi Mardiansyah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kampar.
“Ini bukan masalah sepele. Tunda bayar berdampak langsung pada kontraktor, pelaku usaha, hingga roda ekonomi masyarakat. Kami menduga ada kegagalan serius dalam perencanaan,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmad menyebut karakter Pj Sekda yang dinilai tertutup dan sulit berkomunikasi telah memperparah kondisi birokrasi. Koordinasi antarlembaga dinilai berjalan lamban dan tidak efektif.
“Sekda itu kepala dapur pemerintahan. Kalau kepala dapurnya tidak bisa berkomunikasi, maka jangan heran kalau pemerintahan berjalan pincang,” sindir Rahmad, mahasiswa UIN Suska Riau.
Atas dasar itu, Fordismari menyampaikan tuntutan tegas: mendesak Bupati Kampar segera mencopot Ardi Mardiansyah atau meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara terhormat demi menyelamatkan stabilitas pemerintahan daerah.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten II Setda Kampar Muhammad menyatakan bahwa penunjukan Ardi Mardiansyah sebagai Pj Sekda telah melalui mekanisme yang berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan pasca ditinggalkan Sekda definitif sebelumnya, Hambali.
“Ada proses dan tahapan, termasuk asesmen,” ujarnya singkat.
Terkait tudingan lemahnya komunikasi dan kegaduhan birokrasi, Muhammad menepis anggapan tersebut dan menyebut komunikasi Pj Sekda selama ini berjalan normal dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tidak ada persoalan seperti yang disampaikan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan tunda bayar Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp63 miliar telah diselesaikan dan bukan disebabkan oleh kesalahan perencanaan saat Ardi menjabat sebagai Kepala Bappeda.
“Ini dampak keterbatasan fiskal dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Hampir semua daerah merasakan,” jelasnya.
Muhammad menambahkan, saat aksi berlangsung, Pj Sekda Kampar tidak berada di kantor karena sedang menjalankan agenda resmi pemerintahan.
“Yang bersangkutan sedang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan,” pungkasnya.***
Penulis: Ali Akbar
