SIAK, AmiraRiau.com — Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan pentingnya transformasi peran pemerintah kampung di tengah tekanan fiskal yang melanda daerah. Kampung kini diminta tidak hanya menjadi pelaksana program administratif, tetapi bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inovatif.
Hal tersebut ditegaskan Afni saat melantik anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) untuk Kampung Belutu, Jambai Makmur, dan Sungai Gondang di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026).
Afni mengungkapkan bahwa Kabupaten Siak, seperti banyak daerah lain di Indonesia, sedang menghadapi penurunan nilai transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, porsi belanja pegawai Siak masih berada di angka 36-38%, melebihi ambang batas nasional sebesar 30%.
"Kita butuh pengurangan belanja antara Rp500 miliar hingga Rp600 miliar agar tidak terkena sanksi fiskal. Ini kondisi yang tidak mudah, namun harus kita hadapi dengan disiplin fiskal yang ketat," jelas Afni.
Meskipun melakukan rasionalisasi anggaran dan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bupati menegaskan komitmennya untuk tidak merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Kita cari jalan lain, meskipun konsekuensinya semua harus ikut merasakan pengetatan," tambahnya.
Perubahan kondisi keuangan ini menuntut pola pembangunan baru di tingkat kampung. Afni meminta Penghulu dan Bapekam mengarahkan Dana Desa untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, seperti: ayam petelur dan hortikultura, budidaya sayuran yang terintegrasi dengan pasar dan masyarakat diizinkan mengelola aset daerah untuk produksi dengan skema sewa fleksibel (pascapanen).
Bupati juga menyoroti peluang besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan potensi perputaran uang mencapai Rp1 miliar per bulan per dapur, Afni menginstruksikan agar seluruh rantai pasok diisi oleh produk lokal.
"Jangan sampai anggarannya besar, tapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus jadi prioritas. Tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar," tegasnya.
Menutup arahannya, Afni mengajak seluruh elemen dari tingkat kabupaten hingga kampung untuk meninggalkan ego sektoral. Ia berkomitmen untuk menekan beban utang daerah agar pemimpin berikutnya menerima kondisi keuangan yang lebih sehat.
"Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang melalui kerja keras dan kekompakan," pungkasnya.***
