PEKANBARU, AmiraRiau.com- Gagasan pembangunan jembatan yang menghubungkan Dumai dengan Melaka kembali mencuat pada awal 2026 dan menyedot perhatian berbagai kalangan, termasuk komunitas insinyur.
Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Riau, Ir. Ulul Azmi, S.T., M.Si., CST, IPU, ASEAN Eng menilai proyek tersebut sebagai peluang strategis yang harus disikapi secara serius, terukur, dan berpijak pada kepentingan nasional.
Menurut Ulul Azmi, wacana jembatan lintas negara di kawasan Selat Malaka bukanlah ide baru. Namun, kemunculannya kembali di tengah dinamika global saat ini menunjukkan meningkatnya urgensi konektivitas antarwilayah dan antarnegara.
“Jembatan Dumai–Melaka ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kawasan. Jika dikelola dengan tepat, ia akan menguatkan Indonesia sekaligus memberi manfaat nyata bagi Malaysia,” ujarnya.
Dari perspektif daerah, Ulul Azmi menilai proyek ini berpotensi besar mendorong pertumbuhan kawasan pesisir seperti Dumai dan Pulau Rupat menjadi pusat ekonomi baru berbasis industri, logistik, dan pariwisata. Sementara itu, bagi Pulau Sumatera secara keseluruhan, konektivitas tersebut membuka akses langsung ke pasar internasional, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing ekspor nasional.
Di sisi lain, Melaka juga akan memperoleh keuntungan strategis berupa perluasan akses pasar ke Sumatera, peningkatan aktivitas perdagangan, serta penguatan posisi sebagai hub logistik regional.
Tidak hanya berdimensi ekonomi, proyek ini juga dinilai memiliki nilai kultural yang kuat. Ulul Azmi menyebut jembatan tersebut sebagai penghubung kembali peradaban Melayu yang selama ini terpisah oleh batas negara.
“Ini bukan hanya menghubungkan daratan, tetapi juga menyambung kembali hubungan serumpun Melayu yang memiliki kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak semata ditentukan oleh pembangunan fisik. Kesiapan sistem yang menyeluruh, termasuk harmonisasi standar antarnegara, menjadi faktor krusial.
Ia menekankan pentingnya integrasi standar kendaraan, sistem uji kelayakan jalan, pengaturan beban angkutan, hingga penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi. Dalam hal ini, penerapan standar internasional seperti ISO 39001 dinilai penting untuk memastikan transportasi lintas negara berjalan aman, terukur, dan berbasis manajemen risiko.
Selain aspek teknis, Ulul Azmi juga menyoroti pentingnya kajian lingkungan yang komprehensif, mengingat kawasan Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat sekaligus memiliki sensitivitas ekosistem tinggi.
Dalam konteks nasional, gagasan pembangunan jembatan ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan konektivitas strategis, kemandirian ekonomi nasional, serta percepatan pembangunan wilayah produktif di luar Pulau Jawa.
Jembatan Dumai–Melaka dinilai dapat menjadi bagian dari strategi besar tersebut, khususnya dalam memperkuat peran Sumatera sebagai gerbang ekonomi Indonesia bagian barat. Dengan konektivitas lintas negara yang terintegrasi, Indonesia tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai pemain utama dalam dinamika perdagangan regional dan global.
Sebagai penutup, PII Riau menegaskan dukungan terhadap proyek tersebut sebagai langkah strategis, dengan catatan seluruh proses harus berbasis kajian ilmiah, profesionalisme, serta kolaborasi kuat antara Indonesia dan Malaysia.
“Jangan sampai kita hanya membangun jembatan secara fisik, tetapi gagal membangun sistem yang menopangnya. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah jembatan diukur dari manfaatnya bagi rakyat, bukan dari kemegahan strukturnya,” tutup Ulul Azmi.***
Penulis: AJ
