Kawal Pelaksanaan Pemilu 2024, Polri Aktifkan Satgas Nusantara

JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Nusantara dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, saat ini proses pengaktifan Satgas Nusantara tinggal menunggu rampungnya proses administrasi. “Untuk rapat pembentukannya sudah dilaksanakan, saat ini mungkin tinggal menunggu administrasinya saja. Administrasi untuk Sprint (surat perintah tugas) pelaksanaan satgas sementara tersebut supaya bisa menjadi cooling sytstem dalam rangka persiapan Pemilu 2024,” ujar Sandi di Mabes Polri, Jakarta, saat dilansir Kompas.com, Jumat (7/7/2023). Sandi mengatakan, Satgas Nusantara akan menggandeng semua pihak untuk menciptakan pemilu yang damai. “Polri akan menggandeng semua stakeholder terkait dan semua komponen masyarakat dalam rangka menciptakan pemilu damai untuk Indonesia lebih maju lagi,” ucapnya. Sebelumnya, Irjen Dedi Prasetyo, ketika menjadi menjadi Kadiv Humas Polri sebelumnya, membeberkan sejumlah tugas yang akan dijalankan Satgas Nusantara. Adapun Satgas Nusantara akan melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan pengingat kepada masyarakat menjelang pemilu. Apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan dan memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hingga hoaks, maka Satgas Nusantara akan bergerak untuk mengingatkan. "Apabila diingatkan sekali, dua kali, masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan," tutur Dedi. Dedi, yang kini menjabat Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), pernah mengatakan, bahwa Polri belajar dari pengalaman Pemilu 2019 untuk mempersiapkan pengamanan oada Pemilu 2024. Dedi mengakui polarisasi, hoaks, hingga ujaran kebencian selama kontestasi pemilu sulit dicegah. Namun, Dedi menyebut Polri akan mencegah hal-hal seperti itu agar tak terulang di Pemilu 2024. "Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian. Itu tidak bisa kita hindari," ujar Dedi ***