BANGKINANG KOTA, AmiraRiau.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Kampar, H. Juswari Umar Said, SH, MH, melontarkan tantangan terbuka kepada Bupati Kampar, pimpinan DPRD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar untuk membuktikan komitmen nyata dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.
Pernyataan tersebut disampaikan Juswari, Jumat (3/7/2026). Menurutnya, perang melawan narkoba tidak cukup hanya diwujudkan melalui pidato maupun kegiatan seremonial, tetapi harus dibuktikan dengan langkah konkret.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar segera menggelar tes urine secara menyeluruh dan mendadak terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat, pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa pengecualian.
"Kalau benar ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari narkoba, jangan ragu. Perintahkan tes urine untuk seluruh ASN, pejabat, pegawai BUMD, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD. Jangan ada yang dikecualikan. Pemimpin harus berani memberi contoh," tegas Juswari.
Menurutnya, perang terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan pemerintahan dan lembaga legislatif. Para penyelenggara negara yang diberi amanah oleh rakyat, kata dia, wajib menunjukkan integritas sekaligus menjadi teladan dalam upaya pemberantasan narkoba.
"Jangan hanya masyarakat yang terus diawasi. Para pemegang kekuasaan juga harus siap diawasi. Kalau pemerintah dan DPRD serius memerangi narkoba, buktikan dengan tes urine secara terbuka, berkala, dan tanpa pandang bulu," ujarnya.
Juswari menilai tes urine merupakan instrumen pengawasan yang efektif sekaligus bentuk komitmen dalam membangun pemerintahan dan lembaga legislatif yang bersih, profesional, serta berintegritas.
Ia juga mengingatkan agar tidak muncul kesan penegakan hukum hanya menyasar masyarakat, sementara kalangan pejabat dan wakil rakyat tidak pernah diperiksa.
"Jangan sampai perang terhadap narkoba hanya keras kepada masyarakat kecil, sementara pejabat dan wakil rakyat tidak pernah diperiksa. Hukum dan pengawasan harus berlaku sama bagi semua. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas," katanya.
Selain itu, Juswari meminta pelaksanaan tes urine dilakukan secara mendadak dan berkala dengan melibatkan instansi yang berwenang agar hasilnya objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pencegahan dini dan penguatan integritas aparatur pemerintahan maupun lembaga legislatif.
"Kami dari GRANAT tidak ingin perang melawan narkoba hanya menjadi slogan. Masyarakat menunggu keberanian para pemimpin daerah untuk memberi teladan. Mulailah dari membersihkan lingkungan pemerintahan dan DPRD. Kalau para pemimpin berani diperiksa, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan semangat pemberantasan narkoba akan benar-benar terasa," ujarnya.***
Penulis: Ali Akbar
