JAKARTA- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyoroti secara keras keberadaan kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta.
Ia meminta agar anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut kembali berkantor di wilayah operasionalnya di Pulau Sumatera.
“Kita bicara hulu Rokan, PHR. Masak kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa enggak pakai kantor yang ada di Rokan?,” kata Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023), saat dilansir sabangmeraukenews.com.
Ahok membandingkan antara PHR dan Chevron saat dulunya menjadi pengelola Blok Rokan. Menurutnya, Chevron berkantor pusat di Jakarta karena perusahaan itu memiliki sektor usaha lain dan berkepentingan punya urusan dengan SKK Migas dan institusi lain dalam menjalankan usahanya.
PHR menjadi pengelola Blok Rokan usai masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak diperpanjang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Per 9 Agustus 2021 silam, PHR resmi menjadi operator Blok Rokan yang dikenal memiliki cadangan minyak terbesar di Tanah Air.
Menurut Ahok, kantor pusat PHR di Jalan Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan semestinya dipindahkan ke wilayah operasional perusahaan yakni di Pulau Sumatera. Wilayah kerja PHR terbentang mulai dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Lebih dari 90 persen produksi minyak PHR berada di Blok Rokan, Riau.
Ahok menginginkan seluruh kantor anak usaha Pertamina pindah ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya, tidak lagi di Jakarta. Kantor mewah perusahaan di Jakarta dinilai tidak efisien dan efektif.
Ia ingin agar seluruh anak usaha PHE berkantor di wilayah kerja masing-masing, sehingga tak perlu menyewa kantor pusat di Jakarta.
Wilayah kerja PHE dibagi menjadi 5 regional, meliputi 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 wilayah kerja internasional di 13 negara meliputi kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.
Secara rinci, untuk 5 wilayah regional tersebut yakni mencakup Regional Sumatera yang pengelolaannya diberikan ke PHR, Regional Jawa dikelola PT Pertamina EP (PEP), Regional Kalimantan dikelola PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Regional Indonesia Timur dikelola PT Pertamina EP Cepu (PEPC), serta Regional Internasional dikelola PT Pertamina Internasional EP (PIEP).
“Masak PHE saja sewa kantor mau Rp 300-an miliar? Kenapa enggak ke sana saja?,” kata Ahok.
Kantor pusat PHR di Jakarta yang disebut mewah sudah ada sejak era kepemimpinan Jaffee Arizon Suardin menjabat Dirut PHR pada 6 Mei 2021. Sejak Senin (22/5/2023) lalu, kursi panas orang nomor satu di PHR dipegang oleh Chalid Said Salim. ***
