KPK Resmi Menahan Bupati Meranti dan Ketua Tim Auditor BPK Wilayah Riau

JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Resmi menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan di Kepulauan Meranti, Jumat (7/4/2023) malam ini. Ketiga tersangka tersebut yakni Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten  Meranti  Fitri Nengsih  (FN) dan auditor BPK Perwakilan Riau Muhammad Fahmi (MFA). Ketiganya pun langsung ditahan malam ini di  Rutan KPK . Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus Kepala Cabang PT TM. Kemudian MFA selaku auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya, Jumat tengah malam  (7/4/2023).

Bupati M Adil ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan anggaran UP yang sudah lama dilaakukannya , gratifikasi jasa travel umrah dan suap kepada auditor Badan Pemeriksa  Keuangan Perwakilan Riau agar mendapat prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ketiga tersangka ditampilkan dalam konferensi pers tersebut. Mereka mengenakan rompi kuning dan tangan diborgol. KPK mengamankan sebanyak lebih 28 orang lainnya dalam OTT di Selatpanjang, Kamis (6/4/2023) malam kemarin. Namun, sejauh ini hanya 8 orang yang dibawa ke Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaan. Sebagian orang yang ditangkap menjalani pemeriksaan di Polres Meranti  dan Pekanbaru.

Kasus Suap Umroh dan Suap Auditor BPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kasus yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang ditangkap tangan, Kamis (6/4/2023) malam kemarin. Bupati Adil disebut terjerat suap layanan jasa umroh dan pemotongan uang pengganti (UP) dan meminta Fee 5  hingga 10 persen untuk biaya operasional Bupati untuk maju dalam  Pencalonan Gubernur Riau 2024. Serta suap  kepada auditor BPK agar meraih prediket WTP "Suap pengadaan jasa umroh dan  pemotongan dana UP ,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron,. (Ady)