SIAK, AmiraRiau.com- Pemerintah Kabupaten Siak mengintensifkan lobi politik anggaran dan regulasi ke tingkat pusat demi mempercepat lompatan investasi daerah. Bupati Siak, Afni Zulkifli, menggelar pertemuan kedinasan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada pengusulan kembali Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) agar masuk ke dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah taktis ini dinilai mendesak guna mengembalikan privilese kemudahan fiskal dan non-fiskal yang sempat lepas pasca-koreksi status oleh pemerintah pusat pada tahun 2019 silam.
"Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen penuh mengembalikan KITB ke dalam prioritas nasional sebagai PSN. Posisi wilayah kita sangat premium karena berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Aksesibilitas jalan nasional juga telah terkoneksi sempurna hingga ke bibir pelabuhan," jelas Bupati Siak, Afni Zulkifli.
Bupati perempuan pertama di Negeri Istana tersebut memaparkan bahwa berdasarkan hasil kurasi awal bersama Kemenko Perekonomian, kondisi riil KITB saat ini telah melampaui prasyarat teknis pengusulan PSN baru. Salah satunya terkait ketersediaan konsesi lahan komersial yang luas dan aman dari sengketa.
Indikator kesiapan operasional KITB mencakup memiliki area seluas 600 hektare yang berstatus clear and clean dengan kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dari total potensi perluasan kawasan yang mencapai 3.000 hektare, status PSN akan memotong rantai birokrasi pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tata ruang, serta pemberian insentif perpajakan bagi korporasi internasional dan kendati belum mengantongi status PSN, kawasan ini telah menyerap dwi-investasi besar, yakni industri galangan kapal senilai Rp300 miliar serta rencana peluncuran proyek manufaktur baru senilai Rp1 triliun dalam waktu dekat.
Selain sektor manufaktur dan logistik maritim, Bupati Afni memanfaatkan forum tersebut untuk mengkritik fokus pembiayaan pariwisata nasional yang selama ini dinilai bias transnasional. Pusat dinilai terlalu mengonsentrasikan anggaran pemugaran pada objek wisata Borobudur dan kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.
Mantan jurnalis tersebut mendesak Kemenko Perekonomian memberikan atensi serupa terhadap kompleks Istana Kesultanan Siak Sri Indrapura. Warisan sejarah ini memiliki nilai kebudayaan Melayu yang kuat, arsitektur yang autentik, serta posisi geografis yang mudah diakses oleh wisatawan mancanegara asal Malaysia dan Singapura.
Merespon usulan tersebut, Kemenko Perekonomian menginstruksikan Pemkab Siak untuk segera melayangkan proposal sektor (industri dan pariwisata) secara komprehensif minggu ini. Pemerintah pusat berjanji akan mengawal berkas dokumen tersebut agar dapat masuk ke dalam rencana kerja pembangunan nasional periode berikutnya.***
