Oleh: Dr. Adv. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H
DI saat dunia kerja menuntut kompetensi, integritas, dan makna, pendidikan keagamaan justru sering dipertanyakan relevansinya. Padahal, di sanalah nilai dan masa depan sedang dipertaruhkan.
Di tengah menguatnya wacana link and match antara pendidikan dan dunia kerja, lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) masih kerap dipandang dengan kacamata curiga. Mereka sering ditanya bukan tentang kontribusi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, melainkan sejauh mana mampu bersaing dan bertahan di pasar kerja. Sebuah pertanyaan yang lahir dari cara pandang sempit terhadap hakikat pendidikan dan makna kerja itu sendiri.
Pandangan ini menjadi ironis ketika dihadapkan pada fakta bahwa PTKIS justru merupakan salah satu tulang punggung pendidikan tinggi nasional. Saat ini terdapat lebih dari 800 PTKIS yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menegaskan bahwa PTKIS memiliki peran strategis dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan penanda kontribusi sosial yang nyata dan berkelanjutan.
Stigma Lama dan Cara Pandang Dikotomis
Secara sosiologis, stigma terhadap lulusan PTKIS berakar pada cara pandang lama yang memisahkan secara kaku antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama ditempatkan sebagai pengetahuan normatif dan ritualistik, sementara dunia kerja dipersepsikan sebagai wilayah teknis, pragmatis, dan ekonomis. Akibatnya, lulusan PTKIS kerap diposisikan sebagai “kelas kedua” dalam kompetisi kerja.
Padahal dunia kerja hari ini justru bergerak menjauhi pola lama tersebut. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kompleksitas persoalan kemanusiaan menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Dunia kerja membutuhkan manusia yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, bekerja sama lintas perbedaan, serta menjunjung tinggi etika dan integritas.
Ironisnya, kompetensi-kompetensi ini justru menjadi ciri khas pendidikan di PTKIS, meski sering kali tidak dikapitalisasi secara optimal.
Pendidikan Islam dan Manusia Seutuhnya
Dalam perspektif filosofis, pendidikan tidak dimaksudkan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan Islam sejak awal menempatkan manusia sebagai subjek moral—makhluk berakal, beriman, dan bertanggung jawab sosial.
Lulusan PTKIS tidak hanya dibekali penguasaan keilmuan keislaman, tetapi juga kemampuan analisis teks dan konteks, kecakapan komunikasi, serta sensitivitas terhadap persoalan masyarakat. Di tengah krisis integritas yang melanda berbagai sektor—dari birokrasi hingga dunia usaha—modal nilai dan etika justru menjadi kebutuhan mendesak.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah lulusan PTKIS mampu bekerja, melainkan apakah dunia kerja cukup bijak untuk menghargai nilai-nilai yang mereka bawa.
Jejak Historis Tradisi Keilmuan Islam
Sejarah peradaban Islam memberikan pelajaran penting bahwa pendidikan keagamaan tidak pernah bersifat sempit. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun adalah bukti bahwa tradisi keilmuan Islam bersifat integratif dan kontekstual. Mereka adalah ulama sekaligus ilmuwan, pemikir sosial, dan praktisi kehidupan.
Dalam konteks Indonesia, jejak ini terus berlanjut. Banyak lulusan PTKI—baik negeri maupun swasta—yang berkiprah sebagai aparatur sipil negara, pendidik, akademisi, penyuluh masyarakat, jurnalis, aktivis sosial, hingga pengusaha. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada jenis perguruan tinggi, melainkan pada sejauh mana ilmu dimaknai dan diaktualisasikan untuk kemaslahatan publik.
Akreditasi, Riset, dan Tanggung Jawab Mutu
Tentu harus diakui, PTKIS tidak boleh berpuas diri. Penegasan Dirjen Pendidikan Islam bahwa “akreditasi adalah harga mati” patut dibaca sebagai panggilan moral dan institusional. Akreditasi bukan sekadar urusan administratif, tetapi jaminan mutu dan kepercayaan publik. Tanpa tata kelola yang baik, potensi lulusan akan sulit diakui secara struktural.
Selain itu, dorongan Menteri Agama agar riset PTKIN dan PTKIS berdampak langsung bagi masyarakat menandai perubahan orientasi pendidikan Islam: dari sekadar normatif menuju transformatif. Penguatan kurikulum berbasis cinta dan toleransi menjadi relevan di tengah masyarakat majemuk yang rentan terhadap polarisasi dan konflik.
Kerja sebagai Amanah dan Jalan Ibadah
Dalam perspektif Islam, kerja bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan amanah dan bagian dari ibadah. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa profesionalisme harus berjalan seiring dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kebermanfaatan sosial.
Nilai-nilai ini sering menjadi kekuatan tak kasatmata lulusan PTKIS. Di tengah dunia kerja yang kompetitif dan serba transaksional, integritas dan kepercayaan justru menjadi aset jangka panjang yang menentukan keberlanjutan sebuah institusi.
Menatap Masa Depan, Melampaui Stigma
Menakar lulusan PTKIS dan peluang kerja tidak bisa lagi dilakukan dengan kacamata lama. Tantangan bangsa ke depan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal kualitas manusia: manusia yang cerdas, berkarakter, dan berkepekaan sosial.
PTKIS dan lulusannya adalah bagian dari jawaban itu. Selama mutu dijaga, relevansi diperkuat, dan jejaring diperluas, lulusan PTKIS tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memberi arah. Ilmu agama bukan penghalang untuk maju, melainkan cahaya penuntun agar kerja tidak kehilangan makna dan kemanusiaan.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh kepentingan dan kekuasaan, Indonesia justru membutuhkan lebih banyak lulusan yang bekerja dengan nurani. Dan di sanalah, PTKIS menemukan panggilan sejarahnya.
(Dr. Adv. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H. Penulis; Akademisi, Advokat, Pemerhati Kebijakan Publik dan Pendidikan Karakter).
