ASAHAN, AmiraRiau.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Sebagai langkah awal yang krusial, Dinas Sosial Kabupaten Asahan mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan survei Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Minggu (15/3/2026).
Survei ini bertujuan untuk memastikan secara faktual bahwa lahan yang direncanakan memenuhi standar teknis, aksesibilitas, dan tidak melanggar ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya dalam survei lapangan ini adalah untuk memastikan misi sosial dari Sekolah Rakyat benar-benar terakomodasi sejak tahap perencanaan lahan.
"Kami mendampingi tim BPN untuk memastikan rencana pembangunan ini berjalan sesuai prosedur hukum dan nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak," jelas Kadinsos Asahan.
Pihak BPN menjelaskan bahwa survei PKKPR merupakan bagian wajib dalam administrasi pertanahan sebelum fasilitas publik dibangun.
Yang diverifikasi meliputi memastikan zonasi lokasi cocok untuk fasilitas pendidikan, kemudahan jangkauan bagi masyarakat sasaran dan sinkronisasi data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Kehadiran Sekolah Rakyat di masa depan diharapkan menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dengan koordinasi lintas instansi yang solid, Pemkab Asahan optimis proses ini segera memasuki tahapan konstruksi.
"Koordinasi lintas instansi adalah kunci. Kami ingin setiap tahapan berjalan transparan dan sesuai prosedur agar pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi warisan pendidikan yang berkelanjutan di Asahan," tutupnya.***
Penulis: Heru
