PEKANBARU- Pj Wali Kota Muflihun, memuji hasil kerja keras jajaran organisasi perangkat daerah sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat dua penghargaan dari Kemendagri.
Penghargaan tersebut, adalah peringkat satu kategori kota pada realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tertinggi.
Penghargaan ini, diterima langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Muflihun di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Kemudian penghargaan kedua diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Alek Kurniawan, dalam kategori peringkat tiga Peningkatan PAD tertinggi.
“Semoga tahun ini semakin bisa ditingkatkan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD Pemko Pekanbaru dengan turut serta didukung masyarakat,” kata Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
Menurutnya, capaian yang diraih ini berkat kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengutamakan sinergitas dalam mewujudkan target-target pendapatan yang telah ditetapkan.
Capaian ini sekaligus menunjukan bahwa penyerapan APBD di Kota Pekanbaru sepanjang 2022 dikelola dengan sangat baik. Percepatan realiasi anggaran terus diupayakan Pemko Pekanbaru untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi pendapatan APBD yang tinggi menjadi gambaran bahwa uang negara telah dikelola secara baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan,” sebut Muflihun.
Diketahui, pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,49 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp2,32 triliun atau 99,50 persen.
Adapun rinciannya, pertama pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp840 miliar dengan hasil realisasi Rp799 miliar lebih atau 95,11 persen.
Kedua, pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp1,65 triliun, dengan hasil realisasi Rp1,680 triliun atau 101,7 persen. Kemudian melalui pendapatan daerah yang sah lainnya.
Secara keseluruhan anggaran belanja daerah sebesar Rp2, 52 triliun. Dengan realisasi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp2,49 triliun atau 98,91 persen.
Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri John Wempi Wetimpo, dalam sambutannya menyampaikan, capaian ini guna mendorong kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi.
Kemudian, dapat mendorong penyelesaian masalah stunting, dan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun.
“Dengan lancarnya belanja APBD tersebut, akan mendorong belanja pihak swasta. Sehingga, perekonomian daerah berkembang lebih baik,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fatoni mengatakan, para peraih penghargaan APBD Award 2023 terlebih dahulu ditentukan melalui penilaian.
Dijelaskan, prosedur penilaian tersebut didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA). Kemudian, dari LRA itu dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan hari ini.
“Berbagai upaya dilakukan dalam percepatan realisasi APBD. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang cukup baik,” ujarnya.
Fatoni menekankan, peraih penghargaan ini merupakan tanda seorang kepala daerah yang berkualitas. Ia juga memastikan Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan melibatkan Kementrian dan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke depannya.
“Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja kepala daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD. Semoga tahun ini bisa lebih ditingkatkan,” harapnya.***
