ROKAN HULU, AmiraRiau.com – Aroma kekecewaan menyelimuti para pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) se-Kabupaten Rokan Hulu. Pasalnya, hak berupa uang transportasi peserta pelatihan yang telah dijanjikan oleh penyelenggara hingga kini belum menemui titik terang. Kondisi ini memicu kemarahan para pengurus yang merasa komitmen mereka dalam mengikuti pelatihan tidak dihargai.
Para pengurus KMP mengaku telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab, bahkan mengeluarkan biaya pribadi terlebih dahulu untuk menuju lokasi. Namun, hingga berhari-hari usai penutupan acara, dana transport tersebut tidak jelas rimbanya.
Ketidakjelasan pencairan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam manajemen kegiatan. Beberapa pengurus mulai mempertanyakan integritas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pihak panitia maupun instansi terkait.
“Kami datang dari jauh dengan biaya sendiri, tapi setelah kegiatan selesai kami malah dibiarkan tanpa kejelasan. Ini bukan sekadar soal nilai uangnya, tapi soal tanggung jawab dan etika komitmen,” ujar salah seorang pengurus KMP dengan nada geram, Selasa (16/12/2025).
Senada dengan itu, pengurus lainnya juga mendesak transparansi penuh. “Kegiatan ini resmi, anggaran pasti ada. Jika sampai tidak dibayarkan, wajar jika publik curiga ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” tambahnya.
Insiden ini dinilai mencoreng program pembinaan koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Rokan Hulu. Alih-alih mendapatkan penguatan kapasitas, para pengurus justru pulang dengan rasa kecewa.
“Bagaimana visi koperasi mau kuat kalau pengurusnya saja diperlakukan seperti ini? Program pembinaan seharusnya menguatkan, bukan malah meninggalkan luka akibat janji yang diingkari,” tegas salah satu perwakilan KMP.
Para pengurus KMP Rokan Hulu kini mendesak dinas terkait agar segera memberikan penjelasan resmi mengenai kendala pencairan dana tersebut. Mereka juga menuntut adanya audit internal atas pelaksanaan kegiatan guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara maupun instansi pemerintah terkait belum memberikan pernyataan resmi meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan oleh tim media di lapangan. Para pengurus menyatakan siap membawa keluhan ini ke lembaga pengawas yang lebih tinggi jika tidak ada solusi dalam waktu dekat.***
