Presiden Jokowi Soroti Buruknya Udara di Jakarta, Pemerintah Dorong Kantor Terapkan WFH

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti kondisi kualitas udara di DKI Jakarta yang tidak sehat. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) di Istana Merdeka, Senin (14/8/2023). "Tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ujar Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi polusi udara saat ini. Pertama, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Kedua, pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek. "Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ucap Jokowi. Oleh karena itu, Kepala Negara memberikan catatan penting agar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Pertama, untuk penanganan polisi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Presiden juga meminta agar ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek. "Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi, khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ujar Jokowi. Dia pun mengatakan, apabila diperlukan, pemerintah akan mendorong kantor-kantor di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) melakukan work from home (WFH) maupun bekerja secara hybrid dari rumah dan kantor. Hal tersebut disampaikan Presiden sebagai salah satu alternatif untuk penanganan kualitas udara di Jabodetabek yang buruk. "Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office (WFO), work from home (WFH) mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," ujar Jokowi, saat dilansir kompas.com, Senin (14/8/2023). Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan mass rapid transit (MRT) yang sudah beroperasi. Selain itu, ada pula kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan pada bulan depan. "Dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," tutur Jokowi. Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek. "Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata presisden Jokowi.***