PEKANBARU, AmiraRiau.com – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Chaidir telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Pola Riau, Selasa (30/7/2024) pagi tadi.
Chaidir bersama Ketua Umum Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) Nasrun Effendi dimintai keterangan (klarifikasi) atas terbitnya surat penolakan terhadap M Nasir sebagai calon Gubernur Riau 2024.
Chaidir menyatakan, penyidik menanyakan tentang dasar terbitnya pernyataan sikap FKPMR Bersama PPMR yang menolak pencalonan Nasir. Ia menegaskan, pernyataan FKPMR-PPMR sama sekali tidak ada berbau SARA, sebagaimana yang berkembang. FKPMR hanya mengingatkan soal kriteria kemuliaan akhlak seorang calon pemimpin.
“Kalau dibaca secara utuh dan direnungkan, maka sikap FKPMR-PPMR itu sama sekali tidak mengandung unsur SARA. Tetapi kami menyampaikan esensi dari pemimpin, yakni menyangkut kemuliaan akhlak dan budi pekerti,” ujar Chaidir dan Nasrun Effendi didampingi Tim Penasihat Hukumnya, Suharmansyah SH, MH.
Chaidir menerangkan, munculnya surat berisi pernyataan sikap FKPMR-PPMR adalah berdasarkan hasil diskusi pengurus organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat Riau. Hasil diskusi diformulasikan dalam bentuk pemikiran, masukan dan sikap bersama menyangkut calon pemimpin, secara khusus calon Gubernur Riau 2024.
Ia menyayangkan, ada kesan pernyataan sikap FKPMR-PPMR mengandung nuansa menyudutkan atau ujaran kebencian terhadap seseorang.
“Sama sekali tidak ada ujaran kebencian. Itu hanya merupakan seruan moral. Karena Pilkada bukan sekadar untuk urusan memilih gubernur, bupati atau wali kota. Tapi, memilih pemimpin. Pemimpin bagi semua masyarakat,” kata Chaidir.
Menurutnya, FKPMR-PPMR memiliki pandangan bahwa seorang calon pemimpin itu adalah sosok yang harus dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Serta memiliki kapasitas, kapabilitas dan keteladanan. Rekam jejak seorang calon pemimpin juga menjadi ukuran kriteria yang dipertimbangkan oleh masyarakat yang akan memilih.
“Dalam nilai-nilai budaya Melayu, kriteria pemimpin haruslah seseorang yang siddiq, tabliq dan fatonah. Yakni pemimpin yang amanah, menjadi teladan dan cerdas,” kata Chaidir.
Chaidir menegaskan, di dalam Melayu, tidak pernah mempersoalkan asal usul dan puak calon pemimpin. Namun, substansinya adalah pada akhlak, kemuliaan serta budi pekerti.
Ia menduga, tudingan terhadap sikap FKPMR-PPMR yang dinilai bernuansa SARA, kemungkinan karena surat pernyataan sikap yang diterbitkan pihaknya tidak dibaca secara utuh, cermat dan mendalam.
Lagipula, kata Chaidir, dalam era keterbukaan informasi dan kebebasan berdemokrasi saat ini, hak untuk berserikat dan menyampaikan pendapat telah menjadi kewajaran dan dijamin oleh konstitusi negara.
Ada kebebasan menyampaikan sikap dan pendapat yang menjadi roh demokrasi. Jadi, apa yang disuarakan oleh FPPMR dan PPMR itu jauh sekali dari kesan SARA dan ujaran kebencian terhadap seseorang,” tegas Chaidir.
Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi menyatakan pemanggilan terhadap Chaidir dan Nasrun dalam rangka meminta klarifikasi atas terbitnya surat penolakan dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) yang dinilai bernuansa SARA.
“Kami akan meminta keterangan tentang maksud tujuan pihak yang membuat surat pernyataan yang indikasi menyangkut SARA dan penyerangan harkat martabat salah satu calon Gubernur,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi, Sabtu (27/7/2024) lalu.
Langkah yang dilakukan Polda Riau ini dilatari dari hasil patroli siber di dunia maya oleh Subdit Cyber Ditkrimsus, sebagai upaya untuk mencegah kejahatan via dunia maya.
“Dan salah satu tujuan patroli cyber adalah menjaga kondisi aman dan terkendali menjelang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah hukum Polda Riau,” ungkap Kombes Nasriadi.
Editor: Alseptri Ady
