Oleh: Mardianto Manan
PEMANDANGAN antrean panjang di SPBU kini seperti rutinitas harian di Provinsi Riau. Dari kabupaten hingga Kota Pekanbaru, masyarakat rela berpanas-panasan, mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM. Mobil mengular panjang. Sepeda motor berdesakan. Bahkan ada yang subuh sudah menunggu di depan pompa bensin.
Ironisnya, semua itu terjadi di negeri penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Riau bukan daerah miskin minyak. Tanah ini sejak lama dikenal sebagai jantung migas nasional. Dari bumi Rokan, jutaan barel minyak pernah mengalir menopang ekonomi republik ini. Bertahun-tahun kekayaan alam Riau menghidupi APBN negara. Tetapi hari ini, rakyatnya justru kesulitan membeli BBM.
Inilah ironi paling menyakitkan dari negeri penghasil minyak: minyak diambil dari tanahnya, tetapi rakyatnya tetap menjadi penonton di depan SPBU.
Pepatah lama “ayam mati di lumbung padi” terasa sangat hidup di depan mata kita hari ini.
Yang lebih menyedihkan, antrean BBM itu perlahan mulai dianggap biasa. Padahal ini bukan keadaan normal. Sesuatu yang salah sedang terjadi dalam tata kelola energi negeri ini.
Riau menghasilkan minyak mentah, tetapi rakyat membutuhkan BBM siap pakai. Di sinilah persoalannya. Negara selama bertahun-tahun gagal membangun kemandirian energi secara utuh. Produksi minyak mentah ada, tetapi kapasitas kilang terbatas. Akibatnya Indonesia tetap bergantung pada impor BBM. Ketika dunia bergejolak, rakyat di daerah ikut menanggung akibatnya.
Hari ini dunia sedang memanas. Konflik Iran dan Amerika Serikat membuat kawasan Timur Tengah kembali tidak stabil. Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia berada dalam ancaman. Jika kawasan itu terganggu, harga minyak dunia langsung melonjak. Ongkos distribusi naik. Pasokan global terganggu. Indonesia yang masih impor BBM ikut terkena dampaknya.
Tetapi pertanyaannya, sampai kapan rakyat kecil harus menjadi korban dari sistem energi yang rapuh?
Mengapa negeri penghasil minyak masih antre minyak?
Mengapa daerah yang menyumbang kekayaan energi nasional justru paling sering mengalami keresahan BBM?
Ini bukan sekadar persoalan distribusi. Ini soal keadilan pembangunan. Soal keberpihakan negara kepada daerah penghasil. Soal apakah rakyat di sekitar sumur minyak benar-benar ikut menikmati hasil kekayaan alamnya.
Rakyat tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin kepastian. Ingin BBM tersedia. Ingin bekerja tanpa harus habiskan waktu berjam-jam di antrean. Sopir angkutan, ojek online, nelayan, petani, semuanya bergantung pada energi.
Bayangkan betapa mahalnya ongkos ekonomi akibat antrean ini. Produktivitas hilang. Waktu terbuang. Emosi masyarakat meningkat. Bahkan kepercayaan publik perlahan ikut terkikis.
Di sisi lain, kita juga harus jujur melihat kenyataan pahit: negeri ini terlalu lama terlena menjadi eksportir minyak mentah, tetapi lalai membangun ketahanan energi rakyatnya sendiri.
Kilang minim. Cadangan strategis lemah. Distribusi sering kacau. Pengawasan penyelewengan BBM subsidi pun masih menjadi persoalan tahunan.
Akhirnya rakyat kembali menjadi korban paling bawah.
Riau hari ini seperti orang kaya yang lapar di rumah sendiri.
Di bawah tanahnya ada minyak. Tetapi di atas tanahnya rakyat mengantre minyak.
Dan itu sungguh menyakitkan.
(Mardianto Manan. Penulis; Dosen Teknik PWK UIR dan Pasca Sarjana Sosiologi UNRI)
