BENGKULU SELATAN, AmiraRiau.com– Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Selatan mulai melakukan verifikasi dan validasi (verivali) lapangan secara ketat terhadap penerima bantuan sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, benar-benar diterima oleh masyarakat yang layak dan sesuai kondisi riil.
Kegiatan verifikasi saat ini telah menyasar sejumlah wilayah, di antaranya Desa Betungan (Kecamatan Kedurang Ilir) dan Desa Lawang Agung (Kecamatan Kedurang).
Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Hen Yepi, melalui Kabid Fakir Miskin, Syahrial, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan awal dari gerakan besar pembenahan data.
"Januari 2026 mendatang, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Selatan akan mulai diverifikasi ulang secara total," ujar Syahrial, Kamis (18/12/2025).
Program yang masuk dalam radar verifikasi ini meliputi PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) dan Bansos Daerah (APBD).
Salah satu poin paling krusial dalam verifikasi kali ini adalah metode penandaan rumah penerima bantuan. Dinsos Bengkulu Selatan menegaskan tidak akan lagi menggunakan stiker yang mudah dilepas.
“Kami akan memastikan calon penerima benar-benar memenuhi kriteria. Untuk transparansi, rumah yang mendapat bantuan sosial tidak lagi ditempel stiker, melainkan ditandai menggunakan cat semprot permanen,” tegas Syahrial.
Metode ini diharapkan dapat menekan angka kecemburuan sosial dan memastikan mereka yang merasa mampu secara ekonomi akan berfikir dua kali untuk tetap menerima bantuan yang bukan haknya.
Dalam pelaksanaannya, tim Dinsos melakukan pengecekan langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, Pendamping PKH serta tokoh masyarakat setempat.
Pemeriksaan meliputi validasi dokumen kependudukan, penilaian kondisi tempat tinggal, serta evaluasi tingkat kesejahteraan keluarga. Hasil dari verifikasi lapangan ini akan menjadi dasar tunggal penetapan penerima bansos untuk tahun anggaran berikutnya.
Pemkab Bengkulu Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan agar angka kemiskinan daerah dapat ditekan melalui program perlindungan sosial yang transparan dan adil.***
Penulis: Erlan S
