Oleh: Hasrul Sani Siregar, MA
HINGGA dini hari kemarin (22 Agustus 2026) di Selatan Thailand kembali terjadi gejolak dan konflik bersenjata yang belum dapat dikonfirmasi pihak-pihak mana mana yang bertikai di Thailand Selatan tersebut. Gelombang serangan terjadi di keempat wilayah tersebut yaitu di Yala, Pattani, Narathiwat dan Songkhla. Tindakan membakar, pemboman dan menyebarkan paku terjadi dengan tujuan membuat masyarakat takut dan menimbulkan kepanikan di wilayah selatan Thailand yang mayoritas masyarakatnya melayu. Sejak tahun 2004 lalu, di Thailand selatan telah terjadi konflik yang telah banyak menimbulkan korban jiwa baik dari pemerintah Thailand maupun pejuang kemerdekaan Pattani yang ingin memisahkan dari pemerintahan Thailand di Bangkok.
Beberapa tahun yang lalu juga terjadi konflik yang menewaskan 2 polisi di Distrik Sungai Golok yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia Utara yaitu negeri Kelantan. Ada empat Provinsi di Thailand Selatan yang masih terus berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintah Thailand yang berkedudukan di Bangkok. Keempat Provinsi tersebut adalah Provinsi Pattani, Provinsi Yala, Provinsi Narathiwat dan Provinsi Songkhla. Selama ini yang berpengaruh kuat di Thailand Selatan adalah perjuangan muslim Pattani yang terus berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintah Thailand atau sekurang-kurangnya ingin mendapatkan otonomi khusus yaitu dalam menjalankan syariat Islam secara penuh.
Komunitas melayu bukanlah komunitas baru di wilayah Selatan Thailand tersebut dan tercatat bahwa Islam telah memasuki wilayah selatan Thailand pada abad ke-15 yang menyebabkan berdirinya kerajaan Pattani Darussalam. Nama Pattani berasal dari al-Fatani yang dalam bahasa Arab berarti cendekiawan dan banyak ulama lahir dari Selatan Thailand. Pada tahun 1785, Kerajaan Pattani Darussalam di taklukkan oleh Kerajaan Siam dan akhirnya pada tahun 1909 dilakukan perjanjian Anglo-Siam yang membuka jalan bagi kerajaan Thailand menguasai Selatan Thailand.
Para pejuang kemerdekaan Pattani telah beberapa kali mengadakan perundingan dengan pihak pemerintah Thailand dengan tujuan meredakan konflik dan menghindari korban jiwa yang telah berlangsung 20 tahun terakhir. Delegasi muslim Pattani meminta kepada pemerintah Thailand di Bangkok untuk menyatakan hari jumat sebagai suci umat Islam sebagai hari libur umum dan bahasa melayu sebagai bahasa resmi di empat Provinsi di Selatan Thailand yang mayoritasnya beragama Islam. Bertanggungjawab atas urusan haji, menyusun hukum Islam dan pengembangan industri halal serta memberikan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama dalam bahasa dan kurikulum pendidikan Islam di empat wilayah yang mayoritas islam tersebut. Perjuangan dari kelompok Pattani tersebut masih terus diperjuangkan hingga terjadi gejolak yang terbaru di empat wilayah tersebut.
Hingga kini perjuangan kelompok bersenjata di Selatan Thailand masih terus berjuang, namun sebaliknya oleh pemerintah Thailand di Bangkok tidak mengakui adanya pemberontakan-pemberontakan khususnya dari pejuang muslim Pattani yang bermarkas di Selatan Thailand tersebut. Ada banyak faksi-faksi di selatan Thailand sebagai perjuangan mendapatkan otonomi khusus hingga memisahkan diri dari pemerintah Thailand. Beberapa faksi yang ada seperti BRN (Barisan Revolusi Nasional), Pembebasan bersatu Pattani (PULO), Barisan pembebasan Bersatu Pattani, dan gerakan Mujahideen Islam Pattani. Dari kesemua faksi yang ada tersebut, faksi Barisan Revolusi Nasional merupakan induk dari kubu revolusioner bangsa melayu Pattani yang telah berdiri pada tahun 1960-an yang berjuang untuk kemerdekaan dan otonomi khusus di selatan Thailand.***
(Hasrul Sani Siregar, MA. Penulis; Alumni Hubungan Antarabangsa IKMAS, UKM Bangi, Selangor Malaysia/Penulis buku : Masalah-masalah politik, Internasional dan Globalisasi)
