Oleh: Mardianto Manan
ADA pepatah Melayu yang mengatakan, "Lidah yang tajam boleh diasah dengan budi, tangan yang keras akan mematahkan marwah sendiri."
Pepatah itu terasa sangat relevan melihat peristiwa yang mencoreng wajah DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 16 Juli 2026, ketika rapat internal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi ketegangan yang berujung pada keributan.
Perselisihan yang bermula dari adu argumentasi antara dua anggota DPRD Riau, kemudian melebar hingga melibatkan para pendukung masing masing, di luar ruang rapat. Hal ini yang perlu diklarifikasi pihak DPRD Riau, karena bicara pendukung seperti adu pertandingan bola kaki yang membawa pendukung masing masing masuk ke stadion, dengan sorak sorai saling bela tim masing masing, apakah kejadian ini sama?
Artinya, kalaulah benar demikian, berarti baku hantam di gedung kemarin sudah terencana dengan elok, ibarat main bola kaki, pertandingan bola sudah diatur jauh sebelumnya, sehingga sempat membawa pendukung masing masing, apakah demikan pak dewan ?, saya rasa takkan lah demikian kejadiannya. Anggota dewan ke gedung bukan bertanding akan tetapi berunding, jadi mohon humas DPRD Riau meluruskan berita ini.
Peristiwa yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan berubah menjadi tontonan yang membuat masyarakat menggelengkan kepala. Lucunya, yang dipertontonkan bukan lagi kualitas demokrasi, melainkan ledakan emosi.
Keesokan harinya, Jumat, 17 Juli 2026, pimpinan DPRD Riau menggelar konferensi pers. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, didampingi Ketua Badan Kehormatan, para ketua fraksi dari Gerindra, PAN, PDIP, NasDem, Demokrat, serta Sekretaris DPRD, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Mereka memastikan proses islah akan difasilitasi dan Badan Kehormatan akan menjalankan mekanisme sesuai Tata Beracara BK Nomor 2 Tahun 2022.
Masyarakat sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan bila wakil rakyat berdebat keras. Justru itulah demokrasi.
Kalau anggota DPRD saling menyanggah demi mempertahankan kepentingan rakyat, masyarakat akan bertepuk tangan.
Kalau mereka saling mengkritik demi memperbaiki kebijakan pemerintah, masyarakat akan bangga.
Kalau mereka berbeda pendapat mengenai nasib APBD, pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan petani, itulah tugas seorang legislator.
Tetapi ketika perbedaan pendapat berubah menjadi pertikaian fisik, yang kalah bukan hanya dua orang.
Yang kalah adalah marwah DPRD.
Yang kalah adalah demokrasi.
Dan yang paling kalah adalah kepercayaan masyarakat.
Gedung DPRD bukan gelanggang tinju. Bukan pula arena unjuk keberanian fisik. Gedung itu dibangun dengan uang rakyat agar menjadi tempat lahirnya kebijakan, bukan tempat mempertontonkan emosi.
Lebih menyedihkan lagi, keributan tersebut ikut menyeret orang-orang di luar forum hingga menyebabkan adanya korban luka. Artinya, persoalan yang semula cukup diselesaikan dengan kedewasaan politik justru berkembang menjadi persoalan keamanan.
Inilah yang membuat masyarakat kecewa.
Rakyat memilih anggota DPRD bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat memukul, tetapi siapa yang paling kuat memperjuangkan aspirasi.
Rakyat tidak sedang mencari jagoan pasar.
Rakyat sedang mencari negarawan
Karena itu, proses islah memang penting. Permintaan maaf juga patut diapresiasi. Tetapi permintaan maaf saja tidak cukup bila tidak diikuti evaluasi menyeluruh terhadap etika, disiplin, dan kepemimpinan politik di internal partai maupun DPRD.
Badan Kehormatan harus bekerja profesional agar publik melihat bahwa aturan tidak berhenti di atas kertas.
Partai juga memiliki pekerjaan rumah besar. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan dua kader, tetapi nama besar partai yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Riau.
Ke depan, masyarakat tentu berharap peristiwa seperti ini tidak terulang.
Perbedaan pendapat harus tetap dipelihara.
Perbedaan kepentingan harus tetap dihormati.
Tetapi ego pribadi jangan sampai mengalahkan amanah rakyat.
Karena sesungguhnya, ketika wakil rakyat bertengkar demi kepentingan rakyat, rakyat akan menghormati mereka.
Namun ketika wakil rakyat bertengkar karena ego pribadi, rakyat akan bertanya-tanya, jangan-jangan selama ini yang mereka perjuangkan bukan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan diri sendiri.
Marwah lembaga tidak runtuh karena kritik.
Marwah lembaga runtuh ketika para penghuninya lupa bahwa setiap sikap mereka sedang disaksikan oleh seluruh rakyat Riau.
(Mardianto Manan. Penulis: Anggota Majelis Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Anggota GMKR Riau).
