Oleh: Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH
Di Republik ini, terlalu banyak pejabat jatuh cinta pada kata legacy ( warisan ) . Ia diucapkan dengan bangga, dipoles dalam pidato, dan dipajang dalam laporan kinerja. Namun sayangnya, kata itu kerap diperlakukan seolah-olah milik pribadi. Legacy saya, kata mereka. Seakan pembangunan lahir dari tangan satu orang, bukan dari kerja banyak pihak.
Padahal, dalam pemerintahan, tak ada pembangunan yang berdiri sendiri. Setiap jalan, gedung, dan kebijakan adalah hasil kompromi politik, kerja birokrasi, serta uang rakyat. ASN bekerja dalam sunyi, DPRD mengesahkan anggaran, aparat pengawas berjaga dan rakyat membayar semuanya. Maka, ketika legacy diklaim secara personal, yang dirampas bukan hanya makna kata, tetapi juga rasa keadilan.
Melihat kecenderungan ini bukan sekadar soal pilihan diksi. Ia mencerminkan cara berpikir kekuasaan. Ketika seorang pemimpin merasa legacy adalah miliknya, di situlah benih kultus individu tumbuh. Kritik dianggap ancaman, audit dipandang gangguan, dan keberlanjutan menjadi urusan belakangan. Yang penting, nama tercatat.
Ironisnya, sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Legacy yang diklaim terlalu keras sering berumur pendek. Begitu kekuasaan berganti, proyek berhenti, kebijakan dibongkar, dan yang tersisa hanyalah beban fiskal serta konflik administrasi. Rakyat mewarisi masalah, bukan kemajuan.
Karena itu, lebih jujur bila para pemimpin mulai belajar menyebut legacy kami. Atau lebih dewasa lagi: legacy yang kami bangun. Frasa ini mengakui bahwa pembangunan adalah proses, bukan piala. Bahwa kekuasaan adalah amanah sementara, bukan hak milik abadi.
Legacy sejati tidak membutuhkan pengeras suara. Ia tahan terhadap audit, kuat menghadapi kritik, dan relevan meski tanpa pejabat yang mengklaimnya. Ia hidup karena sistemnya berjalan, bukan karena wajahnya terpampang.
Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa sering kata legacy diucapkan, melainkan seberapa sedikit masalah yang diwariskan. Jika yang ditinggalkan adalah tata kelola yang lebih bersih, kebijakan yang bisa dilanjutkan, dan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, maka publik akan mengingat tanpa perlu diingatkan.
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan tentang saya, saya, saya tapi tentang kami. Dan sejarah selalu lebih adil pada mereka yang tidak sibuk mengklaim, tetapi sungguh-sungguh bekerja.***
(Dr. H. Zulkarnain Kadir SH, MH. Penulis: Penggiat Anti Korupsi, Pemerhati Lingkungan Hidup, Mantan Birokrat Senior Riau, Advokat)
