KAMPAR, AmiraRiau.com – Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di wilayah Senama Nenek, akses utama menuju Kantor Camat Tapung Hulu, kembali menuai kritik pedas. Garda Aliansi Serumpun (GAS) secara terbuka menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerusakan jalan yang seolah dibiarkan tanpa solusi selama bertahun-tahun, Sabtu (25/4/2026).
Ketua GAS, Yudi Rofali, SH, didampingi Sekretaris Harpin, S.Sos, mengungkapkan bahwa jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut kini dalam kondisi yang sangat sulit dilalui.
Yudi menjelaskan bahwa akses ini adalah "urat nadi" bagi masyarakat di Senama Nenek dan lima desa sekitarnya. Jika musim kemarau, warga harus bergelut dengan debu pekat, sementara saat hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur.
“Jika curah hujan terus meningkat, jalan ini berpotensi lumpuh total. Ini satu-satunya akses menuju kantor camat. Jangan sampai Senama Nenek dan desa lainnya terisolasi hanya karena persoalan jalan yang tak kunjung selesai,” tegas Yudi.
GAS menilai ada ketimpangan besar antara kontribusi ekonomi wilayah Tapung Hulu dengan pembangunan yang diterima. Daerah ini merupakan salah satu penghasil minyak mentah yang signifikan di Riau, ditambah pajak besar dari sektor perkebunan kelapa sawit.
"Dari daerah ini ribuan barel minyak dihasilkan setiap hari. Namun, masyarakat belum merasakan dampak pembangunan yang nyata. Masa jalan sepanjang 20 kilometer saja pemerintah tidak mampu menyelesaikan?” ulas Yudi dengan nada kecewa.
Tak hanya menyasar pemerintah, GAS juga melayangkan teguran keras kepada perusahaan perkebunan di sekitar wilayah operasional Tapung Hulu. Perusahaan diminta tidak hanya "mengeruk untung", tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) dalam perawatan jalan.
Senada dengan itu, Sekretaris GAS, Harpin, berharap para pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa hingga legislatif, berani bersuara untuk mencari solusi permanen. Ia mendesak dinas terkait segera melakukan penanganan darurat (perbaikan sementara) agar aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh.
“Minimal ada pengerasan atau perbaikan sementara agar masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Kami butuh bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkas Harpin.***
Penulis: Ali Akbar
