PEKANBARU, AmiraRiau.com- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Perbaikan Kerusakan Jalan Provinsi ruas Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Manggala di Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/07/2026).
Rakor tersebut mengumpulkan jajaran pimpinan perusahaan perkebunan dan industri yang beroperasi dan melintasi koridor ekonomi kawasan Dalu-Dalu hingga Simpang Manggala.
SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak dapat berjalan sendiri menanggung seluruh beban pemeliharaan jalan di tengah kemampuan fiskal daerah yang tertekan.
"Kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat untuk memperbaiki jalan ini hingga benar-benar mantap. Oleh karena itu, kita mengundang rekan-rekan perusahaan yang beroperasi di sekitar ruas Mahato hingga Simpang Manggala untuk berkolaborasi. Jangan hanya mengharapkan pemerintah, kondisi ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi nyata dari semua pihak," ujar SF Hariyanto.
SF Hariyanto membeberkan bahwa Pemprov Riau telah mengalokasikan Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk menangani perbaikan permanen sepanjang 8,7 kilometer. Namun, langkah tersebut belum menyelesaikan masalah karena masih terdapat sisa 27 kilometer jalur yang membutuhkan penanganan darurat dan penimbunan teknis.
Ia juga menegaskan komitmen transparansi Pemprov Riau dalam skema kolaborasi ini. Pemerintah daerah tidak akan menerima aliran dana tunai dari perusahaan. Pihak swasta dapat berperan dengan mengesekusi langsung pekerjaan fisik di lapangan (alat berat, material penimbunan, dan operasional) dan Peran Pemprov Riau melalui Dinas PUPR melakukan pengawasan kualitas (supervision) serta menetapkan spesifikasi teknis agar jalan yang diperbaiki sesuai standar ketahanan.
Selain mendesak kontribusi fisik perbaikan jalan, Plt Gubri secara khusus mengimbau seluruh manajemen perusahaan agar menertibkan armada angkutan operasional mereka untuk wajib menggunakan pelat nomor registrasi lokal Riau (pelat BM).
Menurutnya, kendaraan operasional bertonase besar yang lalu-lalang merusak jalan daerah sudah sepantasnya memberikan sumbangsih balik kepada Riau melalui retribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Kami mengimbau agar para pengusaha menggunakan pelat BM sebagai bentuk kerja sama nyata. Setoran pajaknya akan diputar kembali oleh pemerintah untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan jalan yang mereka lewati setiap hari," tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, memaparkan total panjang ruas Jalan Mahato – Simpang Manggala mencapai 80,65 kilometer. Koridor ini menjadi urat nadi mobilitas warga sekaligus jalur logistik utama hasil bumi.
Berdasarkan pemetaan pemeliharaan Dinas PUPR Riau, kondisi jalan dilaporkan sangat memprihatinkan. Kerusakan berat mencapai panjang 8,45 kilometer (8.450 meter), kerusakan sedang mencapai panjang 27,25 kilometer (27.250 meter).
"Pada musim hujan, jalanan berlubang ini berubah menjadi kubangan. Banyak kendaraan truk perusahaan yang terperosok dan terpuruk, sehingga memicu kemacetan panjang yang merugikan aktivitas masyarakat umum," jelas Zulfahmi.***
