BANGKINANG, AmiraRiau.com – Kabar kurang sedap menerpa dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Kampar. Memasuki tahun anggaran 2026, jumlah penerima insentif bagi guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) atau Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) mengalami penyusutan drastis. Lebih dari 600 guru dilaporkan hilang dari daftar penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan ini menuai sorotan tajam karena dinilai bertolak belakang dengan janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ahmad Yuzar – Misharti, saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kampar, H. Maswir, MA, menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait insentif berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda). Kemenag hanya bersifat mengusulkan data.
"Regulasi insentif PDTA ada di Pemda. Kemenag Kampar hanya mengusulkan. Besaran insentif saat ini pun relatif kecil, sekitar Rp300 ribu. Harapan kita, meskipun tidak naik, jumlah penerima jangan sampai dikurangi," ungkap Maswir, Selasa (10/3/2026).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disdikpora Kampar, Zulkifli, memberikan penjelasan dari sisi administratif. Ia menyebut pengurangan terjadi karena proses pembersihan data.
"Banyak guru yang sudah diangkat menjadi PPPK, sehingga tidak bisa lagi menerima insentif tersebut. Kami juga melakukan penyempurnaan pada data ganda," dalih Zulkifli, meski ia tidak merinci berapa jumlah pasti guru yang beralih status ke PPPK dari total 600 orang yang dipangkas.
Kondisi ini memicu sentimen negatif mengingat pernyataan Ahmad Yuzar dalam debat publik Pilkada, 2 November 2024 di Hotel Labersa. Kala itu, ia berkomitmen meningkatkan TPP bagi ASN, PPPK, hingga insentif guru MDA, PAUD, dan kader Posyandu sebagai pilar peningkatan SDM.
Namun kenyataannya, selain pemangkasan kuota guru MDA, TPP bagi PPPK di Kampar juga anjlok signifikan. Jika pada 2025 TPP PPPK berada di angka Rp850 ribu, tahun 2026 ini justru merosot tajam menjadi hanya Rp300 ribu.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti belum memberikan respons resmi terkait polemik anggaran ini. Pesan konfirmasi yang dikirimkan redaksi melalui WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.***
Penulis: AA
