BANGKINANG, AmiraRiau.com – Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar periode 2014–2019, Ramadhan, meminta DPRD Kampar mengawasi secara serius anggaran tagihan air minum di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setdakab) Kampar yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ramadhan yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar menilai Pemerintah Kabupaten Kampar seharusnya sudah memiliki perhitungan yang matang terkait kebutuhan anggaran tagihan air minum, mengingat mata anggaran tersebut telah dianggarkan setiap tahun selama puluhan tahun.
"Pemkab Kampar sudah puluhan tahun menganggarkan pos yang sama. Mestinya sudah mengetahui estimasi kebutuhan riil setiap tahunnya," ujar Ramadhan, Jumat (17/7/2026)
Tokoh muda asal Kampar Kiri itu mengaku heran jika benar terjadi kelebihan anggaran hingga mencapai sekitar 300 persen dari realisasi pemakaian.
"Kalau estimasi kebutuhan seratus persen lalu ditambah cadangan lima puluh persen mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau penambahannya sampai fantastis seperti itu, tentu patut dipertanyakan. Itu baru satu mata anggaran untuk air minum, belum anggaran lain seperti listrik, makan minum, dan kebutuhan operasional lainnya," katanya.
Menurut Ramadhan, tidak mengherankan apabila belakangan ini anggaran di lingkungan Setdakab Kampar menjadi perhatian masyarakat.
Ia menegaskan, apabila benar terdapat selisih anggaran sekitar Rp300 juta, maka DPRD, aparat pengawas, serta lembaga terkait perlu melakukan pengawasan agar kelebihan anggaran tersebut dipastikan kembali ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Ramadhan juga mengingatkan agar Pemkab Kampar menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara konsisten, terutama di tengah adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
"Anggaran yang berpotensi mubazir seperti belanja makan minum, rapat-rapat, perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya perlu dievaluasi. Jika efisiensi dilakukan secara maksimal, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah maupun infrastruktur jalan yang rusak," pungkasnya.***
Penulis: Ali Akbar
