TAPUNG, AmiraRiau.com– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar sekaligus Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) II, Sunardi DS, menegaskan bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapung Raya tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Ia menekankan, seluruh aspirasi masyarakat harus benar-benar menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sunardi DS saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Dapil II dan III yang meliputi Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir, yang digelar di Gedung Guru (Aula PGRI) Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Selasa (27/1/2026).
“Musrenbang ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Aspirasi masyarakat dari bawah wajib ditindaklanjuti secara nyata dan masuk dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2027, bukan sekadar formalitas tahunan,” tegas Sunardi.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil II, Sunardi secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Tapung Raya yang dinilainya masih membutuhkan perhatian serius, terutama jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
Ia menyebutkan, keterbatasan infrastruktur jalan di lima desa di Kecamatan Tapung Hulu harus menjadi perhatian bersama Pemerintah Kabupaten Kampar. Selain itu, Sunardi juga mendorong agar pembangunan Jembatan Desa Koto Aman yang hingga kini terbengkalai dapat segera dilanjutkan.
“Jika persoalan kewilayahan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tidak ditangani secara serius, ini bisa berkembang menjadi persoalan besar, bahkan memunculkan wacana pemekaran wilayah,” ujarnya mengingatkan.
Sunardi menegaskan, DPRD Kampar, khususnya dari Dapil II, akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Tapung Raya agar tetap menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran maupun perencanaan pembangunan daerah.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil II, saya berkewajiban memastikan usulan masyarakat Tapung Raya tidak tenggelam dalam proses perencanaan. Infrastruktur dasar harus menjadi prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Musrenbang Tapung Raya tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, dan dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI–Polri, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, ninik mamak, serta perwakilan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Misharti menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027, di mana seluruh usulan wajib diinput melalui sistem e-planning dalam SIPD.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Jika pada tahun 2025 APBD Kabupaten Kampar berada di kisaran Rp3,2 triliun, maka pada tahun 2026 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp2,6 triliun.
“Dengan kondisi ini, pembangunan harus berbasis prioritas. Kita tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga mendorong dukungan dari APBD Provinsi, APBN, serta dana CSR,” ujar Misharti.
Dalam forum Musrenbang tersebut, mayoritas usulan masyarakat didominasi sektor infrastruktur, mulai dari peningkatan dan pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, drainase, air bersih, rumah layak huni, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.***
Penulis: Ali Akbar
